Pengesahan Badan Usaha Koperasi Dialihkan ke Kemenkumham

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Pengesahan Badan Usaha Koperasi Dialihkan ke Kemenkumham

Pemerintah baru saja mengeluarkan Surat Edaran mengenai pengesahan Badan Usaha Koperasi. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal berisi tentang pengalihan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran koperasi dari yang semula dipegang oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi ke Kementerian Hukum dan HAM.

Selama proses transisi berlangsung, pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai 1 Maret 2019.

Lantas, apa sajakah perbedaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Edaran tersebut?

SEBELUM

SESUDAH

Pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejalan dengan akan diberlakukannya Online Single Submission (OSS).
Pemohon mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat berwenang dilengkapi dengan Persyaratan Administrasi. Pemohon dalam mengajukan pengesahan, perubahan, dan pembubaran Koperasi menjadi lebih mudah dan efisien dengan mengunggah dokumen-dokumen melalui AHU Online sebelum mengakses sistem OSS.

Untuk diketahui, pengalihan kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), tepatnya pada Pasal 14. Yaitu pengesahan koperasi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus badan usaha koperasi?, Anda dapat menghubungi hotline smartlegal.id di nomer 0813-1515-8719 atau email di [email protected]

Author : Safira Ayudia

Baca juga:  HATI-HATI! Karena 4 Hal Ini Koperasi Bisa Dibubarkan Oleh Pemerintah

BAGIKAN:

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Jenis-Usaha-yang-Tidak-Boleh-Menggunakan-Virtual-Office
Jenis Usaha yang Tidak Boleh Menggunakan Virtual Office
Jasa Pembuatan PT di Depok | Berikut Syarat serta Prosedurnya
Jasa Pembuatan PT di Depok | Berikut Syarat serta Prosedurnya
energy-certificate-428300_1280
Pangkas Perizinan, SKDP di DKI Jakarta Dihapuskan
SLID_Infografis_Promo_Kasih_Sayang
Peduli Sahabat? Referensikan Promo Pendirian Badan Usaha
Screenshot_39
Penerapan OSS v. 1.1 Dimulai 1 Januari 2020

PENDAFTARAN MERK

Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
david-lezcano-734547-unsplash
Jangan Tertukar! Ini Perbedaan Merek dan Paten
Enam Alasan Pentingnya Pendaftaran Merek
Enam Alasan Pentingnya Pendaftaran Merek
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan

LEGAL STORY

HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku

VIDEO ARTIKEL