Lagi Cari Investor Bisnis? Jangan Lupa Lengkapi Legalitasnya!

“Cari investor bisnis? Terdapat beberapa legalitas bisnis yang biasanya disyaratkan oleh investor sebelum dapat melakukan kerjasama.”

Cari investor untuk mendukung pertumbuhan bisnis merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bisnis.

Namun, proses cari investor bisnis bukanlah tugas yang mudah. Investor cenderung mencari keselarasan dalam segala aspek bisnis Anda sebelum mereka bersedia menyuntikkan modal ke dalam suatu perusahaan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama bagi para investor adalah legalitas bisnis. Dalam suatu negosiasi bisnis, investor kerap kali akan memintakan sejumlah dokumen legalitas dari suatu usaha sebelum investor tersebut mau untuk bekerjasama. Sebab, tidak ada investor yang ingin untuk menginvestasikan modalnya untuk usaha yang ilegal (tidak memiliki legalitas).

Sebagai informasi, saat ini terdapat beberapa legalitas bisnis yang biasanya disyaratkan oleh investor sebelum dapat melakukan kerjasama. Beberapa legalitas yang dimaksud tersebut diantaranya:

Nomor Induk Berusaha & Perizinan Berusaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang berfungsi sebagai identitas usaha serta berfungsi pula sebagai perizinan berusaha (dalam hal bisnis tersebut tergolong sebagai usaha dengan risiko rendah). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).

NIB ini wajib untuk dimiliki setiap usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar (Ps. 176 ayat (1), (2), dan (3) PP 5/2021. Selain sebagai identitas usaha, NIB juga saat ini berlaku sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor (API), dan dalam beberapa kondisi menggantikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain sebagai legalitas, NIB ini juga berfungsi untuk beberapa hal, diantaranya:

Pendaftaran pelaku usaha untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Mendapatkan pendampingan untuk membuat sertifikat halal.
Merekam atau menyimpan data pelaku usaha.
Memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan.
Berpeluang untuk mendapatkan pelatihan.
Berkesempatan untuk pengadaan (tender) barang/jasa pemerintah.
Memperoleh insentif dan berbagai kemudahan perizinan berusaha lainnya dari pemerintah.
Memperoleh kemudahan untuk dilakukan kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar.
Berpotensi untuk mengembangkan usahanya.
Mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah.

Selain NIB, bagi beberapa sektor usaha juga membutuhkan perizinan berusaha tambahan. Hal ini misalnya dapat berupa Sertifikat Standar (SS) dan/atau Izin. Untuk menentukan apakah suatu bisnis membutuhkan SS dan/atau Izin, pelaku usaha dapat melihatnya berdasarkan risiko usaha dari masing-masing bisnis yang dapat dilihat melalui platform Online Single Submission (OSS).

Sebagai contoh, dalam hal suatu usaha menjalankan kegiatan antar-jemput barang (logistik), maka selain NIB, usaha tersebut juga wajib memiliki dokumen Izin berupa Surat Izin Usaha Jasa Transportasi (SIUJPT) sebagai dokumen perizinan berusaha sektoralnya. Dalam hal suatu usaha yang seharusnya memiliki perizinan berusaha tambahan yang sektoral diketahui tidak memiliki perizinan tersebut, maka usaha yang dimaksud tidak dapat dikatakan legal untuk beroperasi dalam kegiatan usahanya.

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan wajib dimiliki oleh semua entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia. Ketika entitas bisnis tidak memiliki NPWP, maka tidak jarang investor meminta agar pelaku usaha mendapatkannya terlebih dahulu mengingat banyaknya kemudahan yang bisa diperoleh usaha ketika memiliki NPWP.

Secara konkret, dalam hal pelaku usaha tidak memiliki NPWP badan usaha, maka terhadap objek-objek yang dikenakan pajak terhadapnya dapat dibebankan biaya pajak yang lebih besar daripada pemilik NPWP pada umumnya.

NPWP digunakan untuk tujuan pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan, termasuk Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan). Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berkontribusi pada pendapatan negara dan digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek pemerintah.

Selain itu, NPWP juga digunakan untuk mengajukan klaim pemotongan pajak yang diterapkan oleh mitra bisnis atau pemasok. Saat ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan NPWP secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran dasar Perseroan merupakan dokumen yang mengatur struktur internal dan regulasi operasional perseroan terbatas (PT) atau perseroan terbatas terbuka (Tbk). Dokumen ini berperan penting dalam konteks legalitas usaha, terutama dalam rangka persiapan untuk mendapatkan investasi.

Anggaran dasar ini biasanya mencakup informasi yang sangat relevan untuk investor, termasuk hak dan kewajiban pemegang saham, prosedur pelaksanaan rapat pemegang saham, komposisi dewan direksi, serta ketentuan mengenai distribusi dividen dan manajemen modal. Selain itu, anggaran dasar dapat memuat aturan-aturan yang menentukan pembagian keuntungan, pembayaran kepada pemegang saham, dan perubahan struktur perusahaan.

Sehubungan dengan investasi, investor sering kali mengkaji anggaran dasar untuk memahami bagaimana perusahaan diatur dan bagaimana mereka akan diberikan hak dan perlindungan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, legalitas dan kepatuhan anggaran dasar sangat penting dalam menarik investor, karena mereka ingin memastikan bahwa investasinya akan diatur dan dilindungi secara sah dan transparan.

Selain itu, perubahan dalam anggaran dasar juga perlu diawasi dan harus diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga legalitas usaha perusahaan dalam konteks investasi.

Anda siapkan pitch deck buat presentasi ke calon investor, legalitas bisnis biar konsultan kami yang bantu! Klik tombol di bawah ini untuk menghubungi tim Smartlegal.id.

Author: Adhityo Adyahardiyanto

Editor: Dwiki Julio