Perbedaan SKK dan SKA Beserta Fungsinya, Pekerja Bidang Konstruksi Perlu Tahu Ini!

Daftar Isi

“Memahami perbedaan SKK dan SKA membantu pekerja konstruksi mengetahui jenis sertifikat yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek dan regulasi yang berlaku.”

Dalam industri konstruksi yang makin berkembang, peran sertifikasi kini jadi sangat krusial. Baik pekerja maupun perusahaan wajib memahami pentingnya dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Keahlian (SKA). Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tapi jadi syarat mutlak ikut proyek besar.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengatur standar ini secara cukup ketat. Baik proyek swasta maupun proyek negara kini mengharuskan adanya sertifikat keahlian tersebut. Tanpa SKK dan SKA, peluang ikut tender bisa tertutup sejak awal proses.

Namun, masih banyak yang belum tahu perbedaan dan fungsi dari kedua dokumen ini. Padahal pemahamannya penting agar tidak keliru saat proses pengurusan proyek. Artikel ini akan bantu kamu memahami SKK dan SKA secara mudah dan praktis.

Apa itu SKK dan SKA?

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah sertifikat yang diberikan sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan tenaga kerja di sektor konstruksi. SKK menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam industri konstruksi.

SKK terdiri dari tiga kategori yaitu terampil, teknis/analisis, dan ahli. SKK ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Permen PUPR 12/2021).

Sertifikat Keahlian (SKA), di sisi lain, adalah sertifikat yang diberikan kepada individu yang memiliki keahlian dalam aspek teknis proyek konstruksi. SKA menegaskan bahwa individu tersebut mampu memberikan kontribusi profesional di bidang konstruksi yang lebih kompleks.

SKA dibagi dalam tiga tingkat yaitu muda, madya, dan utama. SKA ini sangat penting dalam memastikan bahwa tenaga ahli dapat mengelola dan mengawasi proyek konstruksi dengan skala dan kompleksitas yang lebih tinggi.

Perbedaan SKK dan SKA

Meskipun keduanya sama-sama dibutuhkan dalam sektor konstruksi, SKK dan SKA sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan SKK dan SKA dari berbagai aspek.

1. Penyebutan dan Jenjang Sertifikasi

Perbedaan utama terletak pada istilah dan cakupan jenjangnya. SKA digunakan untuk mengakui keahlian individu dalam proyek konstruksi berskala menengah hingga besar. Sementara SKK menilai kompetensi tenaga kerja dalam jenjang terampil, teknis/analisis, dan ahli.

2. Penerbit Sertifikat

SKA diterbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh LPJK. Sebaliknya, SKK diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan LPJK dan diawasi oleh BNSP. Hal ini menjadikan SKK lebih terstandarisasi secara nasional.

3. Target Pemegang Sertifikat

SKA dikhususkan bagi tenaga ahli yang bertugas dalam perencanaan, pengawasan, atau manajemen proyek berskala besar. Di sisi lain, SKK mencakup tenaga kerja konstruksi dari semua jenjang, baik yang bekerja langsung di lapangan maupun yang menangani aspek teknis.

4. Durasi Berlaku Sertifikat

SKK dan SKA berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbarui. Pembaruan dapat dilakukan dengan mengikuti asesmen ulang atau melalui jalur portofolio jika masih aktif di proyek serupa.

SIUJK izin bisnis konstruksi kini sudah tidak berlaku, apa itu SIUJK dan bagaimana izin bisnis konstruksi sekarang? Simak ulasannya dalam artikel Pengganti SIUJK Izin Usaha Untuk Bisnis Konstruksi

Fungsi SKK dan SKA

SKK dan SKA bukan hanya pelengkap dokumen, tetapi punya fungsi penting dalam mendukung kredibilitas dan legalitas di sektor konstruksi. Tanpa keduanya, badan usaha maupun tenaga ahli bisa kehilangan peluang untuk terlibat dalam proyek besar.

Berikut ini adalah beberapa fungsi utama SKK dan SKA:

Syarat Administratif dalam Proyek Konstruksi: SKK dan SKA dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tenaga kerja bersertifikat dalam proyek, terutama proyek pemerintah yang mewajibkan sertifikasi kompetensi individu.
Bukti Kompetensi dan Keahlian: SKK membuktikan bahwa individu telah lulus asesmen sesuai jenjangnya, sedangkan SKA menandakan keahlian teknis dalam pengawasan atau perencanaan proyek.
Menjamin Mutu Pelaksanaan Proyek: Sertifikat ini memastikan bahwa tenaga kerja di lapangan memiliki kemampuan yang sesuai standar dan dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Kepatuhan terhadap Standar Regulasi Nasional: Penggunaan tenaga kerja bersertifikat telah diatur dalam Permen PUPR 12/2021 sebagai bagian dari standar nasional pelaksanaan konstruksi.

Tertarik mendirikan badan usaha jasa konstruksi? Simak ketentuan terbarunya dalam artikel Ingin Mendirikan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)? Ini Dia Ketentuan Terbarunya!

Cara Mengurus SKK dan SKA

1. Syarat Administratif dan Dokumen Pendukung

Untuk mengurus SKK dan SKA, pelamar wajib menyiapkan dokumen seperti KTP, ijazah terakhir, pas foto, dan surat pengalaman kerja. Khusus untuk SKA, biasanya perlu dilampirkan surat keputusan pengangkatan dan portofolio proyek sebelumnya. Semua dokumen tersebut harus diunggah melalui platform resmi LPJK atau melalui jasa konsultasi terpercaya yang sudah terdaftar.

2. Proses Asesmen dan Verifikasi Kompetensi

Setelah dokumen diajukan, pelamar akan menjalani asesmen kompetensi oleh asesor bersertifikat. Bentuk asesmennya bisa berupa wawancara, uji portofolio, atau simulasi tergantung jenjang SKK atau SKA yang diajukan. Asesmen ini memastikan bahwa pemohon memang memenuhi syarat teknis dan etis untuk bekerja di proyek konstruksi.

3. Biaya Pengurusan dan Estimasi Waktu

Biaya pengurusan bervariasi tergantung pada jenis dan jenjang sertifikat. SKK tingkat terampil bisa mulai dari Rp1,2 juta, sedangkan SKA utama bisa mencapai Rp 4 juta. Estimasi waktu pengurusan biasanya antara 15 hingga 30 hari kerja, sudah termasuk asesmen dan proses administrasi.

4. Pilihan Lembaga Sertifikasi Terpercaya

Disarankan menggunakan jasa dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar resmi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR. Hindari penyedia layanan yang menawarkan harga tidak wajar tanpa transparansi proses.

5. Pembaruan dan Masa Berlaku SKK dan SKA

SKK dan SKA memiliki masa berlaku selama 5 tahun. Keduanya wajib diperbarui secara berkala. Proses pembaruan bisa dilakukan melalui asesmen ulang atau dengan jalur portofolio jika masih aktif dalam proyek yang relevan. Pembaruan ini penting agar sertifikat tetap sah digunakan dalam tender proyek dan tidak menimbulkan kendala administrasi.

Ingin mengurus berbagai perizinan usaha di bidang konstruksi tapi bingung dengan ketentuan hukumnya? Segera konsultasikan kepada Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi:

https://skk-konstruksi.id/perbedaan-skk-dan-ska-yang-krusial-calon-pekerja-wajib-paham/
https://adminkita.com/blog/perbedaan-skk-dan-ska-apa-saja/
https://www.skaskt.co.id/perbedaan-skk-dan-ska/
https://jasaskk.com/perbedaan-skk-dengan-ska-dan-apa-pengaruhnya