KPPU Keluarkan Peraturan Baru, Perusahaan Wajib Perhatikan 4 Hal Ini

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash (1)

Perubahan mulai dari notifikasi hingga adanya sanksi

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) resmi mengeluarkan Peraturan KPPU terbaru No 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam peraturan ini terdapat berbagai perubahan yang harus  diperhatikan. Nah apa saja sih perubahannya? Yuk simak ulasan dibawah ini!

Sebelum dikeluarkannya Peraturan KPPU No 3 Tahun 2019, hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan, penilaian dan notifikasi diatur di dalam Peraturan KPPU No 1 Tahun 2009 Tentang Pra Notifikasi Pengabungan, Peleburan dan Akuisisi. Kedua aturan ini pada intinya sama membahas mengenai pelaporan, penilain dan notifikasi terhadap aksi korporasi, namun terdapat beberapa perbedaan dan sifat di dalamnya di antara lain;

  1. Post- Merger Notification

    Pelaporan di dalam Peraturan KPPU terbaru bersifat Post-Merger Notification atau dengan kata lain pelaporan dilakukan setelah proses merger aktif hal ini dihitung dari pengesahan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM. Sedangkan di dalam peraturan sebelumnya pelaporan ini bersifat pre-Merger Notification atau pelaporan dilakukan sebelum proses merger aktif untuk mengetahui apakah aksi korporasi dapat menimbulkan  persaingan yang sehat atau tidak.

    Dalam peraturan KPPU Terbaru No 3 Tahun 2019 Penilaian Pre-Merger Notification sifatnya mengikat bagi pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi sedangkan Hasil penilaian pra-notifikasi yang diatur di dalam peraturan No 1 Tahun 2009 hanya mengikat komisi dan tidak mengikat kepada pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi dan penilaian tersebut hanya berupa pendapat awal berupa ada atau tidaknya keberatan.

  2. Adanya Dokumen Tambahan

    Berkaitan dengan data dan dokumen, Peraturan KPPU No 3 Tahun 2019 dapat meminta data dan dokumen pendukung atau tambahan. Apabila tidak dipenuhi maka KPPU berhak mengeluarkan penilaian dengan asumsi dan dokumen seadanya. Sedangkan dalam peraturan sebelumnya tidak mengatur mengenai dokumen pendukung dan panilaian berdasarkan asumsi.

  3. Penolakan jika dokumen tidak lengkap

    Dalam peraturan baru, Pihak KPPU dapat menolak pelaku usaha aksi korporasi yang tidak melengkapi dokumen selama waktu 90 hari.  Tidak hanya itu ketentuan baru dalam Perkom ini mengatur dokumen yang bersifat wajib untuk dipenuhi pelaku usaha harus dilengkapi ketika ingin melakukan notifikasi, atau KPPU dapat menolak dan tidak memberikan data notifikasi.

  4. Sanksi jika tidak melengkapi dokumen

    Peraturan Baru KPPU memberikan sanksi bagi pelaku usaha aksi korporasi yaitu apabila menjelang batas waktu 30 hari notifikasi dan tidak melengkapi dokumen minimal, maka dapat dipastikan akan mengalami keterlambatan notifikasi dan terancam denda Rp 1 Milliar per hari. Sedangkan dalam peraturan sebelumnya tidak menjelaskan denda keterlamabatan notifikasi secara tegas.

    Selain itu aturan baru ini juga memperluas pengertian pengambilalihan saham yang mencakup peralihan asset-asset produktif sehingga masuk dalam ketentuan wajib melakukan notifikasi. Dengan perluasan pengertian baru ini pada masa mendatang KPPU wajib mendapatkan informasi peralihan asset sebagai mandatory seperti pengalihan asset seperti yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber.

 

Perbandingan Peraturan KPPU No 3 Tahun 2019 Peraturan KPPU No 1 Tahun 2009
Sifat Post-Merger Notification Pre-Merger Notification
waktu Pelaporan dilakukan setelah proses merger aktif hal ini dihitung dari pengesahan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Pelaporan dilakukan sebelum proses merger aktif untuk mengetahui apakah aksi korporasi dapat menimbulkan  persaingan yang sehat atau tidak
Putusan Pre-Merger Notification sifatnya mengikat bagi pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi. pra-notifikasi yang diatur di dalam peraturan No 1 Tahun 2009 hanya mengikat komisi dan tidak mengikat kepada pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi
Aturan Tambahan Baru 1.Pihak KPPU dapat menolak pelaku usaha aksi korporasi yang tidak melengkapi dokumen selama waktu 90 hari

 

2. KPPU berhak mengeluarkan penilaian dengan asumsi dan dokumen seadanya.

 

3. ketentuan baru dalam Perkom ini mengatur dokumen yang bersifat wajib untuk dipenuhi pelaku usaha harus dilengkapi ketika ingin melakukan notifikasi, atau KPPU dapat menolak

 

4. memperluas pengertian pengambilalihan saham yang mencakup peralihan asset-aset produktif sehingga masuk dalam ketentuan wajib melakukan notifikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak diatur secara jelas dan terperinci

Sanksi Keterlambatan notifikasi dan terancam denda Rp 1 Milliar Tidak diatur secara terperinci

 

Author : Josua Ginting

Editor   : Hasyry Agustin

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email : [email protected].

Baca juga:  Sewa Rahim, Legalkah Menurut Hukum Indonesia?
Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Jenis-Usaha-yang-Tidak-Boleh-Menggunakan-Virtual-Office
Jenis Usaha yang Tidak Boleh Menggunakan Virtual Office
markus-spiske-Fk600Fgg_24-unsplash
Ini Cara Pemenuhan Komitmen TDUP untuk Usaha MICE di Surabaya
Punya Bisnis Kosmetika Segera Urus Notifikasi, Kalau Tidak Mau Kena Sanksi
Punya Bisnis Kosmetika? Segera Urus Notifikasi, Kalau Tidak Mau Kena Sanksi
Ini-Tata-Cara-Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham
Ini Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Hati-Hati! Sanksi Menanti Bagi Perusahaan Publik yang Tidak Melaksanakan Penyampaian Informasi atau Fakta Material
Hati-Hati! Sanksi Menanti Bagi Perusahaan Publik yang Tidak Melaksanakan Penyampaian Informasi atau Fakta Material

PENDAFTARAN MERK

Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM Ini Penjelasannya
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM? Ini Penjelasannya!
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Pengajuan permohonan banding merek
Prosedur Pengajuan Permohonan Banding Merek 2020
Mengenal-Indikasi-Geografis
Mengenal Indikasi Geografis Melalui Produksi Kopi
Merek-Dapat-Ditolak-atau-Tidak-Didaftarkan,-Ini-Alasannya
Merek Dapat Ditolak atau Tidak Didaftarkan, Ini Alasannya

LEGAL STORY

HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku

VIDEO ARTIKEL