Posts Tagged ‘BP Lawyers’
Apakah Setiap Perjanjian Harus Dibuat di Hadapan Notaris?
“Tidak semua perjanjian harus dibuat di hadapan notaris agar sah secara hukum. Namun dalam kondisi tertentu jenis perjanjian notaris menjadi suatu keharusan.” Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas, baik dalam ranah bisnis, jual beli, sewa-menyewa, hingga pinjam-meminjam. Perjanjian sendiri didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih…
Read MoreMacam-Macam Contoh Jaminan Kebendaan yang Perlu Diketahui
“Terdapat beberapa macam contoh jaminan kebendaan yang perlu diketahui diantaranya gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik.” Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah berhubungan dengan lembaga utang-piutang. Saat kita membuat utang biasanya kita diminta untuk menyerahkan jaminan. Sesuai namanya, jaminan ini akan digunakan untuk menjamin bahwa kita akan menyelesaikan kewajiban pembayaran utang. Jaminan kebendaan adalah salah…
Read MoreSimak Aturan Terbaru Mengenai Program JKK dan JKM di Sektor Jasa Konstruksi
Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi jika tidak mendaftarkan pekerjanya. Sektor jasa konstruksi merupakah salah satu bidang pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Oleh sebab itu, pekerja di sektor jasa konstruksi harus memiliki perlindungan jaminan sosial agar aman saat bekerja. Melalui PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana…
Read MoreKPPU Keluarkan Peraturan Baru, Perusahaan Wajib Perhatikan 4 Hal Ini
Perubahan mulai dari notifikasi hingga adanya sanksi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) resmi mengeluarkan Peraturan KPPU terbaru No 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam peraturan ini terdapat berbagai perubahan yang harus diperhatikan. Nah…
Read MoreBegini Cara Menghitung Upah Lembur
Ketentuan mengenai upah lembur diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur. Adanya upah lembur karena pekerja telah bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003 mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja…
Read MoreTiga Macam Pendekatan Hubungan Industrial
Masih banyak kalangan yang memandang bahwa persoalan perburuhan atau ketenagakerjaan hanya persoalan antara pengusaha dan pekerja. Padahal, ada Pemerintah sebagai pihak ketiga yang hadir untuk menengahi perbedaan di antara keduanya. Keberadaan Pemerintah penting agar tidak ada bentrok antar kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Demikian falsafah hubungan industrial di Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua…
Read MoreSanksi di UU Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui oleh Pengusaha
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memiliki peran yang sentral dalam mengatur permasalahan perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang ada di antara pemangku kepentingan yakni, pengusaha, pekerja, dan Pemerintah. Salah satu peran Pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ketenagakerjaan adalah menjadi…
Read MoreJaminan Fidusia dan Hak Gadai dalam Pengagunan Saham
Pasal 60 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT) menyatakan bahwa saham dapat digadaikan dengan dua cara, yaitu dengan jaminan fidusia dan jaminan gadai. Gadai ataupun fidusia dapat dilakukan apabila tidak ada ketentuan lain di dalam Anggaran Dasar. Dapat dilihat bahwa saham dapat dijadikan jaminan dalam hutang dalam bentuk…
Read MorePengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum
Dalam setiap kegiatan usaha tentu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mulai dari sengketa bisnis dengan pihak kompetitor sampai persoalan regulasi dan perizinan dengan pihak Pemerintah yang seakan tidak ada habisnya. Hal tersebut merupakan suatu kelumrahan dalam kegiatan bisnis. Sifat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain kepada kita dan begitu pula sebaliknya, dikenal sebagai isitilah ‘perbuatan melawan…
Read MorePengusaha Perlu Ketahui Tiga Potensi Wisata Halal Ini
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tahun 2014 yang lalu. Salah satu poinnya adalah Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi berbagai macam usaha. UU JPH sendiri muncul karena kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal sudah semakin mendesak. Kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal bermacam-macam bidangnya, mulai dari soal…
Read More