Your Personal Legal Team
“Sistem menolak permohonan izin lokasi Anda? Jangan biarkan investasi lahan hangus. Pahami aturan RDTR OSS terbaru agar legalitas proyek Anda” Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa memiliki NIB saja sudah cukup sebagai legalitas usaha. Padahal, dalam skema perizinan berusaha berbasis risiko, terdapat sejumlah persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum izin dapat diterbitkan. Salah satu persyaratan …
Continue reading “Aturan RDTR OSS: Syarat Mutlak Sebelum Beli Lahan Usaha “
“Ekspansi F&B terancam gagal akibat salah zonasi tata ruang? Hindari sanksi penyegelan. Ketahui panduan dan syarat pengurusan izin KKPR restoran di sini“ Membuka cabang baru adalah indikator kesuksesan bagi pengusaha Food and Beverage (F&B). Namun, euforia ekspansi ini sering kali membutakan pelaku usaha dari satu jebakan legalitas yang sangat fatal: Zonasi Tata Ruang. Banyak manajemen …
Continue reading “KKPR Restoran Wajib! Awas Cabang Baru Disegel”
“Beredar rumor izin tata ruang dihapuskan akibat sistem error? Jangan terkecoh. Simak fakta dan aturan pengurusan KKPR OSS RBA terbaru di sini” Isu mengenai penghapusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sempat ramai diperbincangkan di kalangan pelaku usaha. Narasi ini muncul seiring dengan perubahan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA, yang diikuti dengan berbagai …
Continue reading “Awas Isu KKPR Dihapus! Ini Panduan Legal KKPR OSS Terbaru”
“Dalam proses mengurus PKKPR, Anda mungkin pernah menemui status PKKPR Menunggu Verifikasi Persyaratan. Apa arti status ini, dan bagaimana cara mengatasinya?” Pelaku usaha sering mengalami kendala dalam proses pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Salah satu kendala yang umum terjadi adalah status “Menunggu Verifikasi Persyaratan” di sistem Online Single Submission (OSS). PKKPR merupakan persyaratan …
Continue reading “Status PKKPR Menunggu Verifikasi Persyaratan? Ini Arti dan Cara Mengatasinya”
“Dengan mengikuti ketiga cara mengurus PKKPR diharapkan dapat berjalan lancar, sehingga rencana usaha Anda dapat segera direalisasikan.” Izin Lokasi telah digantikan oleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sejak diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. PKKPR menjadi dokumen penting yang memastikan rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. PKKPR …
Continue reading “3 Tahapan Cara Mengurus PKKPR Pengganti Izin Lokasi”
“Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberi kemudahan khusus pada pelaku usaha UMKM dalam hal perizinan” Baru-baru ini, pemerintah secara resmi dan serentak memberlakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Program KKPR ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). PP 21/2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun …
Continue reading “Terbaru! Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Gantikan Izin Pemanfaatan Ruang”
