Kasus Tuna Subway: Berujung Pencabutan Izin Usaha Restoran? 

pencabutan izin usaha restoran

“Dugaan klaim menu palsu bukan sekadar masalah PR, tapi bisa berujung pidana dan pencabutan izin usaha restoran. Pelajari mitigasi hukumnya dari kasus Subway di sini.”  Pada tahun 2021 lalu, publik sempat dihebohkan dengan dugaan penggunaan tuna palsu pada produk sandwich milik Subway, salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Kasus ini bermula dari…

Read More

KBLI 70209 Berubah: Awas Izin Usaha Konsultan Dibekukan! 

KBLI 70209

“KBLI 70209 terdampak KBLI 2025? Simak penjelasan lengkap mengenai perubahan klasifikasi, kewajiban penyesuaian OSS RBA, dan dampaknya bagi legalitas usaha. “ Pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 membawa perubahan pada berbagai klasifikasi aktivitas ekonomi, termasuk sektor konsultasi manajemen. Perubahan ini penting diperhatikan karena dapat berdampak pada kesesuaian izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB),…

Read More

Awas! Rangkap Jabatan Direksi PMA di Joint Venture 

rangkap jabatan direksi PMA

“Direktur asing merangkap di perusahaan Joint Venture? Hati-hati, rangkap jabatan direksi PMA tanpa izin TKA ganda berisiko denda hingga pencabutan RPTKA.” Direktur Penanaman Modal Asing (PMA) merangkap jabatan sebagai pengurus di entitas Joint Venture (JV) merupakan praktik yang cukup umum terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan investor asing sering kali ingin memastikan bahwa standar teknis,…

Read More

Aturan RDTR OSS: Syarat Mutlak Sebelum Beli Lahan Usaha 

Aturan RDTR OSS

“Sistem menolak permohonan izin lokasi Anda? Jangan biarkan investasi lahan hangus. Pahami aturan RDTR OSS terbaru agar legalitas proyek Anda” Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa memiliki NIB saja sudah cukup sebagai legalitas usaha. Padahal, dalam skema perizinan berusaha berbasis risiko, terdapat sejumlah persyaratan dasar yang wajib dipenuhi sebelum izin dapat diterbitkan. Salah satu persyaratan…

Read More

PBG Lapangan Padel Wajib Diurus Sebelum Bisnis Anda Ditutup!

PBG Lapangan Padel

“Pemda tak segan menyegel bisnis olahraga tanpa izin. Cegah kerugian operasional dengan menyerahkan pengurusan PBG lapangan padel pada ahlinya” Kasus lapangan padel tanpa izin kini semakin banyak ditemukan di berbagai daerah. Pada awal tahun 2026 saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) sudah mengumumkan rencana audit menyeluruh terhadap…

Read More

KKPR Restoran Wajib! Awas Cabang Baru Disegel

kkpr restoran

“Ekspansi F&B terancam gagal akibat salah zonasi tata ruang? Hindari sanksi penyegelan. Ketahui panduan dan syarat pengurusan izin KKPR restoran di sini“ Membuka cabang baru adalah indikator kesuksesan bagi pengusaha Food and Beverage (F&B). Namun, euforia ekspansi ini sering kali membutakan pelaku usaha dari satu jebakan legalitas yang sangat fatal: Zonasi Tata Ruang. Banyak manajemen…

Read More

Awas! Lakukan Audit Sebelum Izin Tambang Dicabut 

Izin Tambang Dicabut 

“Presiden beri waktu 1 minggu untuk evaluasi IUP. Jangan tunggu Satgas bergerak, amankan legalitas korporasi Anda sebelum izin tambang dicabut” Maraknya aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung belakangan ini kembali menjadi sorotan pemerintah. Dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 April lalu, Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Menteri Energi dan…

Read More

H&M Tutup Gerai Offline, Bagaimana Penyesuaian Izin Usahanya?

H&M Tutup Gerai

“H&M tutup gerai offline dan fokus ke e-commerce. Simak dampaknya terhadap penyesuaian KBLI dan perizinan berusahanya di Indonesia.” H&M resmi mengumumkan rencana penutupan 160 gerai fisik pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi global perusahaan dalam mengoptimalkan portofolio bisnis. Perusahaan akan fokus pada kanal e-commerce dan gerai di lokasi yang paling menguntungkan. Keputusan…

Read More

Deadline KBLI 2025 Terbaru: Kapan PT Wajib Ubah Izin?

kbli 2025 terbaru

“KBLI 2025 terbaru sudah berlaku. Kapan perusahaan wajib menyesuaikan? Simak perubahan, batas waktu, dan risiko jika tidak melakukan penyesuaian KBLI.” Pemerintah resmi menerbitkan KBLI 2025 terbaru untuk menggantikan KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan agar klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia tetap relevan dengan perkembangan ekonomi global, termasuk transformasi digital dan isu keberlanjutan seperti mitigasi perubahan iklim.…

Read More

Proyek Ekspansi Mandek Akibat PKKPR Ditolak? Ini Solusinya

PKKPR ditolak

“PKKPR ditolak? Ketahui penyebab umum penolakan PKKPR serta cara mencegahnya agar pengajuan berjalan dengan lancar.” Pengajuan PKKPR yang ditolak masih menjadi kendala yang cukup sering dihadapi pelaku usaha, terutama di wilayah yang belum memiliki RDTR terintegrasi. Kondisi ini dapat memperlambat proses perizinan dan berdampak pada operasional usaha. Sejak terbitnya UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya…

Read More