Eksportir Wajib Tahu! Langgar Ketentuan Devisa Hasil Ekspor, Izin Ekspor Bisa Dihentikan

Daftar Isi

“Eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa penangguhan hingga pencabutan izin ekspor.”

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor ekspor yang menjadi salah satu sumber utama pemasukan devisa negara.

Pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan ekspor guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperketat aturan terkait pengelolaan devisa hasil ekspor agar lebih bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Oleh karena itu pemerintah kini mewajibkan seluruh eksportir untuk mendapatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di sistem keuangan dalam negeri untuk jangka waktu satu tahun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mulai berlaku 1 Maret 2025. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat sistem keuangan nasional.

Lalu, bagaimana ketentuan ini akan diterapkan dan apa dampaknya bagi eksportir jika tidak mematuhi kebijakan ini? Simak artikel ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan terbaru serta langkah yang dapat diambil eksportir agar tetap patuh dan bisnis tetap berjalan.

Apa itu Devisa Hasil Ekspor?

Devisa Hasil Ekspor (DHE) adalah penerimaan dalam bentuk valuta asing atau rupiah yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa ke luar negeri.

Devisa ini merupakan salah satu sumber utama bagi perekonomian suatu negara karena berkontribusi pada peningkatan cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP 36/2023), Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) merupakan devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Selain DHE ada juga bill of lading agar proses ekspor menjadi lancar, apa itu? Simak ulasannya dalam artikel Memahami Apa Itu Bill of Lading Dalam Bisnis Ekspor Impor!

Ketentuan Penempatan Devisa Hasil Ekspor

Pemerintah memperbarui ketentuan penempatan DHE dengan menerbitkan PP 8/2025 yang mulai berlaku 1 Maret 2025.

Regulasi ini mewajibkan seluruh eksportir sektor sumber daya alam (SDA) untuk menempatkan 100 persen DHE di sistem keuangan dalam negeri. Selain itu, masa wajib penempatan DHE diperpanjang menjadi 12 bulan. Ketentuan ini berlaku untuk sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

Meskipun aturan baru ini berlaku untuk hampir semua sektor ekspor SDA, sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada PP 36/2023.

Dalam ketentuan ini, eksportir SDA dengan nilai ekspor paling sedikit 250.000 dollar AS wajib memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus DHE SDA (Pasal 6 PP 36/2023).

DHE SDA yang telah dimasukkan wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen selama paling singkat tiga bulan. Dengan ketentuan baru penempatan DHE dalam PP 8/2025, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi eksportir dalam penggunaan dana DHE untuk kelangsungan operasional.

Dana tersebut dapat digunakan untuk penukaran ke rupiah di bank yang sama, pembayaran pajak dan PNBP dalam bentuk valuta asing, pembayaran dividen dalam valuta asing. Selain itu, DHE dapat dimanfaatkan untuk pengadaan bahan baku atau barang modal yang belum tersedia di dalam negeri, serta pelunasan pinjaman terkait barang modal dalam valuta asing.

Perubahan dalam PP 8/2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan DHE berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.

Eksportir kini harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka agar tidak terkena sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi baru. Oleh karena itu, memahami ketentuan terbaru ini sangat penting bagi eksportir agar bisnis tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sanksi bagi Eksportir yang Melanggar Aturan Penempatan DHE

Pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan penempatan DHE sesuai dengan ketentuan.

Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan eksportir dalam menempatkan DHE di sistem keuangan dalam negeri guna menjaga cadangan devisa dan stabilitas ekonomi nasional.

Bagi eksportir yang tidak memenuhi kewajiban ini akan dikenakan penangguhan ekspor hingga pencabutan izin ekspornya.

Penangguhan ekspor berlaku sebagai sanksi administratif bagi eksportir yang belum memenuhi kewajiban DHE. Selama masa penangguhan, eksportir tidak dapat melakukan ekspor hingga mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Jika dalam waktu tertentu eksportir tetap tidak memenuhi kewajiban, maka pemerintah dapat mencabut izin ekspor sebagai langkah lanjutan.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan penempatan DHE menjadi syarat penting bagi eksportir agar dapat terus menjalankan kegiatan ekspornya tanpa kendala.

Mengingat peran izin ekspor sebagai aspek krusial dalam perdagangan internasional, pencabutan izin ekspor dapat berdampak serius bagi kelangsungan kegiatan eksportir. Tanpa adanya izin ekspor, eksportir tidak dapat melakukan pengiriman barang ke luar negeri.

Ternyata PT Perongan kini bisa ekspor, bagaimana ketentuannya? Simak dalam artikel PT Perorangan Bisa Ekspor Loh, Ini Ketentuannya!

Izin Usaha Ekspor

Izin usaha ekspor adalah dokumen legal yang wajib dimiliki oleh eksportir agar dapat melakukan kegiatan ekspor secara resmi. Tanpa izin ekspor, eksportir tidak dapat mengakses pasar internasional sehingga dapat menghambat operasional dan pertumbuhan bisnis.

Berikut beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh eksportir untuk memperoleh izin ekspor:

Nomor induk Berusaha (NIB): NIB merupakan identitas usaha yang wajib dimiliki oleh eksportir sebagai dasar legalitas operasional. NIB diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Dokumen Pabean untuk Ekspor Barang: Dokumen ini mencakup Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur komersial, packing list, dan dokumen pengangkutan. PEB harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum barang dikirim ke luar negeri.
Izin Khusus atau Sertifikat Ekspor: Beberapa komoditas tertentu memerlukan izin khusus atau sertifikat ekspor sebelum dikirim ke luar negeri. Produk dari sektor tambang, kehutanan, atau perikanan memerlukan izin tambahan dari instansi terkait.
Sertifikat Asal Barang (Certificate of Origin – COO): COO digunakan untuk membuktikan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini juga menjadi persyaratan untuk menentukan tarif bea masuk di negara tujuan.
Kontrak Jual Beli Internasional: Kontrak ini menjadi dokumen hukum yang mengikat antara eksportir dan pembeli di luar negeri. Dokumen ini mencakup informasi seperti harga, metode pembayaran, serta ketentuan pengiriman barang.
Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN bagi Eksportir: Eksportir dapat mengajukan surat keterangan agar tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang ekspor yang memenuhi syarat dikenakan PPN 0% sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Siap jadi eksportir handal? urus dulu perizinannya ya! Hubungi smartlegal.id melalui tombol di bawah ini biar kami bantu mengurus perizinan berusaha Anda.

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi

https://www.kompas.id/artikel/aturan-baru-dhe-berlaku-1-maret-cadangan-devisa-bakal-naik-100-miliar-dollar-as 
https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-bakal-cabut-izin-eksportir-yang-tak-simpan-devisa-hasil-ekspor-di-ri-24WFnBHGkh7