Cara Mengurus Perizinan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak (Panduan Lengkap)

Daftar Isi

“Cara mengurus perizinan usaha industri cat dan tinta cetak dapat dilakukan melalui OSS RBA dengan syarat dan izin tertentu sesuai skala usaha. Ketahui langkah pendaftaran agar usaha legal, kredibel, dan siap berkembang.”

Memulai usaha manufaktur seperti industri cat dan tinta cetak memerlukan pemenuhan syarat legal agar bisnis berjalan secara sah, aman, dan punya peluang berkembang.

Karena usaha bersifat industri, maka penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang benar menjadi sangat penting. Jika salah memilih kode, misalnya menggunakan kode lain yang tidak relevan, permohonan izin bisa ditolak karena regulasi perizinan usaha di Indonesia kini menggunakan klasifikasi berdasarkan kode KBLI.

Memahami KBLI 20221 untuk Usaha dan Tinta Cetak

Usaha cat dan tinta cetak termasuk dalam kategori kode KBLI 20221 yang mencakup kegiatan manufaktur berbagai jenis cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, hingga email dan lacquer.

Tidak hanya itu, kelompok ini juga meliputi industri pigmen, bahan celup olahan, pewarna, opacifier atau bahan pembuat warna tidak tembus pandang, serta industri email pengkilap, pelapis, preparat sejenisnya, termasuk tinta cetak dan cat untuk melukis.

Seluruh proses produksi yang berkaitan dengan bahan pelapis dan pewarna industri berada dalam klasifikasi ini. Ketentuan perizinan berdasarkan skala usaha adalah sebagai berikut:

1. Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Termasuk dalam kategori tingkat risiko menengah rendah.
Wajib memiliki Sertifikat Standar sebagai bentuk pemenuhan perizinan operasional.
Luas lahan tidak menjadi syarat khusus, sehingga fleksibel untuk skala usaha kecil.
Tidak ada ketentuan waktu penyelesaian yang spesifik, bergantung pada kelengkapan dokumen dan persetujuan verifikasi.

2. Untuk Usaha Berskala Besar

Masuk kategori tingkat risiko menengah tinggi.
Tetap diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Standar, namun prosesnya lebih ketat karena mencakup verifikasi pemenuhan teknis operasional.
Jangka waktu penyelesaian umumnya sekitar 7 hari kerja setelah seluruh persyaratan memenuhi standar.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus dalam Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang harus diperoleh berupa:

Izin Penetapan Industri Pertahanan
Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

Dengan menentukan KBLI 20221 sejak awal, pelaku usaha akan lebih mudah dalam mengurus legalitas usaha, memenuhi ketentuan operasional, serta memastikan kegiatan produksi berjalan sesuai standar yang berlaku.

Cara Mengurus Perizinan Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak

1. Tentukan Bentuk Usaha dan Siapkan Dokumen Dasar

Tentukan apakah usaha dijalankan sebagai perorangan atau badan usaha seperti PT atau CV. Jenis badan usaha akan menentukan dokumen yang diperlukan, seperti:

KTP/NIK dan NPWP pemilik atau direktur
Akta pendirian dan SK Kemenkumham
Data usaha dan alamat produksi

Dokumen ini menjadi dasar saat pengajuan perizinan melalui sistem resmi.

2. Ajukan Perizinan Melalui Sistem OSS

Proses legalisasi usaha dilakukan melalui Online Single Submission (OSS RBA). Langkahnya mencakup:

Membuat akun OSS
Memilih menu Permohonan Baru
Mengisi data usaha secara lengkap yang meliputi nama usaha, alamat, bentuk usaha, dan jenis kegiatan
Menentukan kode KBLI 20221: Industri Cat dan Tinta Cetak
Melengkapi informasi produk seperti jenis cat, tinta, atau formula produksi

Setelah proses ini selesai, Anda akan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas legal usaha. Selain sebagai nomor registrasi usaha, NIB juga berfungsi sebagai (Pasal 206 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025)):

Identitas resmi usaha yang sah diterbitkan pemerintah.
Angka Pengenal Importir (API) untuk kegiatan perdagangan dan impor.
Akses kepabeanan untuk mendukung ekspor-impor.
Pendaftaran otomatis sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Bukti pemenuhan pelaporan ketenagakerjaan awal perusahaan.

Dengan demikian, NIB tidak hanya menjadi syarat perizinan, tetapi juga pintu awal legalitas operasional usaha di Indonesia.

3. Daftarkan NPWP dan Penuhi Kewajiban Pajak

Sebelum mengajukan izin usaha melalui OSS, pastikan usaha telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setiap individu atau badan yang memenuhi syarat perpajakan wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP.

Saat ini, bagi wajib pajak orang pribadi, NPWP telah diselaraskan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan.

Memiliki NPWP bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi elemen penting dalam operasional bisnis. Jika usaha telah memiliki NPWP dan NIB, maka status usaha akan diakui secara administratif. Hal ini memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

Mempermudah kerja sama dengan mitra bisnis atau lembaga keuangan.
Menjadi prasyarat mengikuti tender pemerintah maupun swasta.
Mendukung kegiatan ekspor dan impor secara legal.
Mengukuhkan legalitas transaksi formal dan pengembangan usaha.

Memiliki dan menggunakan NPWP sejak awal memudahkan proses pelaporan pajak, pengelolaan keuangan, serta penyesuaian apabila usaha berkembang ke skala yang lebih besar.

4. Persetujuan Lingkungan sebagai Syarat Perizinan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021), persetujuan lingkungan diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah sebagai bentuk pengakuan bahwa kegiatan operasional telah memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan hidup.

Dokumen ini juga menjadi syarat wajib sebelum pemerintah menerbitkan perizinan berusaha maupun persetujuan operasional. Proses pemenuhan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu (Pasal 3 ayat (4) PP 22/2021):

Penyusunan dan penilaian AMDAL, bagi usaha dengan potensi dampak besar.
Penyusunan dan verifikasi formulir UKL-UPL, bagi usaha dengan skala dan dampak yang lebih rendah.

Dengan demikian, keberadaan Persetujuan Lingkungan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, keselamatan lingkungan, serta kepatuhan pada regulasi perizinan berbasis risiko.

Manfaat Memiliki Legalitas Usaha

Legalitas yang lengkap juga meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan, mitra bisnis, distributor, hingga lembaga keuangan. Hal ini membuka peluang kerjasama, akses pembiayaan, hingga partisipasi dalam tender swasta maupun pemerintah.

Jika di masa depan usaha dikembangkan ke skala besar atau masuk ke pasar ekspor impor, legalitas yang tertata sejak awal akan sangat membantu dalam proses administratif, audit, dan pemenuhan regulasi teknis.

Legalitas usaha membantu menjaga reputasi usaha, mempermudah kepatuhan pajak, dan memastikan operasional memenuhi standar keamanan, kesehatan, serta lingkungan.

Siap mengurus legalitas industri cat dan tinta cetak Anda secara tepat dan sesuai regulasi? Smartlegal.id dapat membantu mulai dari pengurusan NIB, Sertifikat Standar, hingga izin tambahan yang diperlukan sesuai risiko usaha.

Konsultasikan bersama Smartlegal.id sekarang dan mulai usaha Anda dengan legalitas yang jelas dan terpercaya.

Author : Kunthi Mawar Pratiwi

Editor : Genies Wisnu Pradana

Referensi:

https://oss.go.id/id/kbli/detail/0ae3612c-33fc-4c2d-9ab0-f0e970d5072b 
https://prolegal.id/legalitas-yang-perlu-disiapkan-sebelum-buka-bisnis-industri-cat/ 
https://news.sah.co.id/beginilah-langkah-simpel-memperoleh-izin-usaha-industri-cat-dan-tinta-cetak/