Panduan Lengkap Cara Mengajukan NIB dan Verifikasi RDTR untuk Usaha di Indonesia

Daftar Isi

”Cara mengajukan NIB tidak bisa dianggap remeh, NIB sering dianggap administratif semata, padahal kesalahan awal dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha.”

Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) berarti seluruh aspek legal usaha telah terpenuhi. Padahal, dalam praktiknya penerbitan NIB sering kali masih bergantung pada pemenuhan persyaratan dasar, khususnya kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang.

Lokasi yang sesuai dengan zonasi memberikan kepastian operasional, meminimalkan potensi sengketa, dan memperkuat posisi pelaku usaha di hadapan regulator. Oleh karena itu, proses verifikasi RDTR seharusnya dipandang sebagai langkah preventif.

Dalam mengetahui cara mengajukan NIB, rujukan utamanya dapat mengacu pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online Single Submission) (Perka BKPM 5/2025).

NIB dan Peran Verifikasi RDTR

Dalam skema perizinan berusaha berbasis risiko, NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus (dalam kondisi tertentu) legalitas berusaha. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)–(4) Perka BKPM 5/2025 mengatur bahwa pelaku usaha wajib memiliki NIB, setiap entitas usaha hanya memiliki satu NIB, serta penerbitannya dilakukan melalui Sistem OSS.

NIB memuat setidaknya data inti pelaku usaha dan KBLI. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5)–(7) Perka BKPM 5/2025 mengatur elemen data minimal dalam NIB (nama, alamat, kontak) serta informasi legalitas (status penanaman modal dan KBLI).

Sementara itu, Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi “filter lokasi” yang menentukan apakah rencana lokasi dan peruntukan ruang sesuai dengan kegiatan usaha.

Di OSS, verifikasi RDTR diwujudkan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam bentuk Konfirmasi KKPR jika RDTR sudah terintegrasi atau melalui persetujuan KKPR/PKKPR bila RDTR belum tersedia/terintegrasi.

Memahami Posisi NIB Terhadap Risiko Usaha

NIB tidak selalu berarti kegiatan usaha sudah boleh langsung beroperasi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (8)–(9) Perka BKPM 5/2025 mengatur NIB berlaku sebagai legalitas untuk kegiatan risiko rendah, serta berfungsi sebagai legalitas terbatas untuk kegiatan risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Konsekuensinya, pelaku usaha perlu memetakan sejak awal:

KBLI yang dipilih,
level risiko menurut OSS, lalu
persyaratan yang harus dipenuhi sebelum operasional.

Pada banyak kegiatan, kuncinya terletak pada persyaratan dasar, terutama KKPR untuk aspek ruang.

Kewajiban memiliki KKPR juga tampak saat pelaku usaha akan masuk tahapan konstruksi bangunan. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) PerkaBKPM 5/2025 mengatur bahwa dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pembangunan bangunan gedung, pelaku usaha wajib memiliki KKPR dan persetujuan lingkungan.

Cara Mengajukan NIB Melalui OSS

Secara ringkas, cara mengajukan NIB agar segera diterbitkan apabila data subjek, kegiatan, dan lokasi sudah sesuai. Tahapan penyampaian yang biasanya menentukan lolos atau tidaknya verifikasi lokasi tergantung pada aspek-aspek berikut:

Data identitas pelaku usaha/badan usaha, termasuk status penanaman modal;
Penetapan KBLI dan rincian kegiatan usaha; dan
Pengisian informasi lokasi (alamat dan/atau koordinat/peta lokasi) untuk pemeriksaan kesesuaian ruang.

Setelah data terisi sesuai ketentuan, maka OSS menerbitkan NIB. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) PerkaBKPM 5/2025 mengatur penerbitan NIB dilaksanakan melalui Sistem OSS oleh Lembaga OSS.

Pasal 16 ayat (6) Perka BKPM 5/2025 mengatur NIB sebagai identitas juga berlaku sebagai hak akses kepabeanan, API, kepesertaan jaminan sosial, dan wajib lapor ketenagakerjaan periode pertama.

Verifikasi RDTR melalui KKPR: Konfirmasi atau Persetujuan

Pada wilayah yang RDTR-nya sudah tersedia dan terintegrasi, sistem melakukan pencocokan rencana kegiatan dengan rencana tata ruang. Outputnya adalah Konfirmasi KKPR yang dapat berupa disetujui penuh, disetujui sebagian, atau ditolak disertai alasan. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1)–(3) PP 28/2025 mengatur penerbitan Konfirmasi KKPR melalui OSS ketika RDTR terintegrasi, berikut variasi hasil dan kewajiban mencantumkan alasan penolakan bila ditolak.

Pasal 47 ayat (1)–(3) PerkaBKPM 5/2025 mengatur pengajuan Konfirmasi KKPR melalui OSS yang mencakup data/koordinat lokasi, NIB, dan informasi kegiatan, lalu sistem menerbitkan Konfirmasi KKPR jika dinyatakan sesuai, serta penerbitannya untuk pemanfaatan ruang yang telah tersedia RDTR terintegrasi.

Bila hasil “disetujui sebagian”, pelaku usaha perlu menyesuaikan desain pemanfaatan ruang (misalnya luasan, zona, atau fungsi) agar selaras dengan RDTR. Bila hasil “ditolak”, biasanya solusi paling cepat adalah mengganti lokasi, menyesuaikan KBLI/kegiatan, atau memilih jalur perizinan ruang yang tersedia menurut regulasi setempat.

Dalam hal RDTR belum tersedia atau belum terintegrasi, maka OSS tidak bisa menerbitkan konfirmasi otomatis berbasis RDTR. Jalur yang digunakan adalah Persetujuan KKPR (sering disebut sebagai PKKPR) melalui OSS sesuai proses penilaian/pertimbangan tata ruang yang berlaku.

Pasal 18 ayat (1) PP 28/2025 mengatur bahwa dalam hal belum tersedia RDTR yang terintegrasi dengan OSS, Persetujuan KKPR diterbitkan melalui Sistem OSS.

Pembuktian Lokasi, UMK, dan Risiko Pembatalan

Untuk usaha mikro dan kecil pada risiko rendah, pendekatan yang digunakan dapat berbasis pernyataan mandiri, lalu pemerintah melakukan pengawasan dan verifikasi pada akhir. Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP 28/2025 mengatur persyaratan dasar KKPR bagi UMK risiko rendah dipenuhi melalui pernyataan mandiri.

Verifikasi dan pengawasan tetap dapat dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PP 28/2025 mengatur pengawasan terhadap pernyataan mandiri tersebut.

Perlu diperhatikan oleh pelaku usaha bahwa ketidaksesuaian lokasi dengan RDTR/KKPR berpotensi menghentikan tahapan lanjutan (PBG, persetujuan lingkungan, izin operasional) dan dapat berdampak pada status perizinan di OSS. Dalam rezim OSS, pembatalan persyaratan dasar tertentu juga dapat berimplikasi terhadap keberlakuan perizinan berikutnya sesuai mekanisme sistem.

Oleh karena itu, mulai dari penetapan KBLI dan pemetaan risiko, lanjutkan dengan pengisian data OSS yang konsisten dengan dokumen perusahaan, lalu pastikan titik lokasi (koordinat/alamat) sudah cocok dengan RDTR setempat.

Jika RDTR terintegrasi, maka lakukan Konfirmasi KKPR dan apabila belum, maka gunakan jalur Persetujuan KKPR/PKKPR melalui OSS. Setelah NIB terbit, pastikan pemenuhan persyaratan dasar lainnya berjalan sebelum operasional, karena untuk banyak tingkat risiko NIB hanya menjadi awal dari izin/sertifikat standar berikutnya.

Jangan sampai operasional Anda terhambat risiko hukum karena perizinan usaha. Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda dengan jasa profesional dan berpengalaman. Hubungi tim smartlegal.id sekarang juga!

Penulis: Arivigo Pranata

Editor: Genies Wisnu Pradana