OSS Error, Ini Potensi Risiko dan Dampak yang Dihadapi Pelaku Usaha

Daftar Isi

“OSS error dapat menghambat legalitas operasional usaha. Ketahui dampak dan langkah mitigasi untuk meminimalisir potensi risiko agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan aman.”

OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS digunakan untuk mempermudah serta mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia.

Dengan OSS, pelaku usaha dapat melakukan berbagai kebutuhan pengurusan izin usaha secara online melalui satu platform terintegrasi. Meski ditujukan untuk memberikan kemudahan perizinan, dalam praktiknya masih banyak kendala teknis pada sistem OSS terjadi.

Berbagai keluhan terkait OSS error ramai disampaikan pelaku usaha melalui media sosial. Tidak sedikit yang mengaku mengalami kesulitan saat melaporkan kegiatan usaha maupun mengajukan perizinan karena sistem tidak dapat diakses atau error.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami langkah-langkah mitigasi dan solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari potensi risiko saat OSS error sehingga tidak menghambat keberlangsungan usaha.

Masalah OSS Error

Dalam proses pengurusan perizinan berusaha di OSS, terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, salah satunya karena human error. Kendala ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap regulasi, ketidaklengkapan dokumen, hingga kesalahan pengisian data oleh pelaku usaha. Sementara itu, kendala lainnya lebih sering berkaitan dengan gangguan teknis pada sistem OSS.

Umumnya, gangguan teknis pada OSS seperti sistem yang error terjadi akibat pembaruan sistem. Pembaruan ini dapat berupa penyesuaian regulasi, server overload, serta masalah integrasi data dengan sistem lain seperti AHU. Akibatnya, proses penerbitan NIB, Sertifikat Standar, atau izin berusaha lainnya menjadi terlambat.

Keterlambatan ini dapat berdampak serius bagi pelaku usaha, karena berpotensi menimbulkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga penghentian sementara atau pencabutan izin usaha.

Dampak OSS Error

Sistem OSS memiliki peran krusial dalam ekosistem perizinan berusaha di Indonesia karena menjadi pintu gerbang utama yang mengintegrasikan dan menyederhanakan proses perizinan.

OSS mengintegrasikan berbagai jenis perizinan, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB, izin operasional, hingga izin sektor khusus sesuai bidang usaha.

OSS adalah sistem perizinan yang digunakan untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan skema perizinan yang didasarkan pada hasil analisis tingkat risiko dari suatu kegiatan usaha.

Dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), tingkat risiko usaha dibagi menjadi:

Kegiatan usaha risiko rendah
Kegiatan usaha risiko menengah rendah
Kegiatan usaha risiko menengah tinggi
Kegiatan usaha risiko tinggi

Tiap tingkat risiko usaha membutuhkan jenis izin yang berbeda. Seluruh izin yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha dari segala tingkat risiko dapat diajukan melalui OSS. Oleh karena itu, sistem OSS yang error akan berdampak signifikan pada kelancaran proses perizinan usaha.

Selain sebagai sarana perizinan, OSS juga berfungsi sebagai media pemenuhan kewajiban pelaku usaha, salah satunya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kewajiban pelaporan LKPM oleh pelaku usaha terdapat dalam Pasal 5 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Peraturan BKPM No.5/2025).

Keterlambatan dalam penyampaian LKPM diakibatkan sistem yang error, tidak serta merta menjadi kesalahan pelaku usaha. Asharyanto, Konsultan Smartlegal, menjelaskan bahwa OSS merupakan sistem negara yang tanggung jawab hukumnya melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara.

Jika LKPM yang merupakan kewajiban pelaku usaha terlambat maupun gagal disampaikan akibat OSS error, pelaku usaha tidak otomatis dapat dikenai sanksi. Hal ini dikarenakan sistem OSS error berada di luar kelalaian pelaku usaha sehingga secara hukum tidak ada unsur pelanggaran yang dapat dibebankan.

Cara Meminimalisir Risiko

Potensi sistem OSS yang error merupakan salah satu tantangan yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha. Meski OSS yang error seringkali diakibatkan masalah teknis, potensi risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan pelaku usaha dengan cara berikut ini:

1. Pahami Izin Usaha yang Dibutuhkan

Pelaku usaha harus memahami jenis izin usaha apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat risiko dan skala usahanya. Penentu utama tingkat risiko pada sistem OSS-RBA adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemilihan kode KBLI yang tepat penting agar legalitas usaha terklasifikasi dengan benar sesuai kegiatan usahanya.

2. Perbarui Data Kegiatan Usaha Secara Berkala

Pastikan untuk memperbarui data di OSS secara berkala. Pembaruan data ini juga mencakup kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu. Data yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan error pada sistem OSS

3. Pastikan Kelengkapan dan Akurasi Data

Sebelum melakukan submit perizinan, lakukan pengecekan ulang terhadap dokumen dan data yang diunggah. Kesalahan input, dokumen tidak sesuai format, atau data tidak lengkap dapat menjadi penyebab OSS error.

4. Gunakan Jasa Konsultan Hukum

Gunakan jasa konsultan hukum yang berpengalaman untuk membantu meminimalkan risiko OSS error saat perizinan usaha. Konsultan dapat membantu pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian izin, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga proses perizinan dapat berjalan lancar.

OSS yang error dapat menghambat berbagai izin untuk legalitas usaha. Meski OSS error umumnya juga disebabkan oleh masalah teknis, pelaku usaha tetap harus melakukan langkah pencegahan agar kegiatan usaha tetap terhindar dari risiko hukum.

Dengan memahami penyebab umum OSS error, dampak, serta cara menghindari risiko OSS error, pelaku usaha dapat meminimalisir risiko hukum pada aspek perizinan usaha karena masalah teknis pada sistem.

Jangan sampai kegiatan usaha terhambat risiko hukum karena OSS yang error. Lakukan langkah mitigasi dengan menggunakan jasa hukum profesional dalam membantu pengurusan izin usaha Anda. Smartlegal.id siap membantu seluruh kebutuhan bisnis Anda. Konsultasikan sekarang juga!

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi:

https://kliklegal.com/oss-error-siapa-yang-bertanggung-jawab/ 
https://bplawyers.co.id/2026/01/08/tanggung-jawab-hukum-jika-sistem-oss-error-siapa-yang-menanggung-risiko/