Ini Lho Kriteria Sektor Yang Boleh Beroperasi Saat Pemberlakuan PSBB

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Ini Lho Kriteria Sektor Yang Boleh Beroperasi Saat Pemberlakuan PSBB

“Di daerah yang memberlakukan PSBB, tidak semua kantor wajib tutup/libur. Perusahaan yang terkait pelayanan umum tertentu serta kebutuhan dasar penduduk masih boleh buka”.

Jika suatu daerah menetapkan PSBB salah satu akibatnya adalah penutupan tempat kerja. Namun, terdapat beberapa kriteria tempat kerja yang masih boleh buka dan beroperasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 (Permenkes PSBB).

Menurut Pasal 1 PP PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). PSBB dilakukan sedemikian rupa untuk  menghambat penyebaran COVID-19.

Pemberlakuan PSBB di suatu daerah berdampak pada pembatasan/peliburan beberapa kegiatan. Menurut Pasal 4 ayat (1) PP PSBB, penerapan PSBB di suatu daerah minimal meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta kegiatan umum lain. Ketentuan lebih rinci terdapat di Permenkes PSBB.

Menurut Pasal 13 Permenkes tersebut, PSBB di suatu daerah meliputi:

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja
  2. pembatasan kegiatan keagamaan
  3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
  4. pembatasan kegiatan sosial dan budaya
  5. pembatasan moda transportasi
  6. pembatasan kegiatan  lainnya khusus terkait  aspek pertahanan dan keamanan.

Perusahaan harus diliburkan jika PSBB berlaku. Pemberlakuan PSBB tersebut selama masa inkubasi terpanjang (14 hari) serta dapat diperpanjang jika masih terdapat penyebaran. Namun, tidak semua perusahaan diharuskan untuk libur. Terdapat pengecualian bagi kantor strategis yang memberikan pelayanan umum tertentu.

Pengecualian tersebut diantaranya bagi kantor pada sektor terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak (BBM) dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi,  logistik dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, tidak semua tempat atau fasilitas umum harus tutup. Terdapat pengecualian bagi supermarket, minimarket,  pasar, apotik atau tempat penjualan alat medis, penjual kebutuhan pangan, barang pokok, barang penting, BBM, gas serta energi. Fasilitas kesehatan dan fasilitas olah raga juga tidak diharuskan tutup.

Meski masih boleh beroperasi, perusahaan tersebut tetap harus menerapkan pembatasan kerumunan orang dengan berpedoman pada protokol serta aturan terkait. Jadi, perusahaan harus tetap memperhatikan keselamatan serta kesehatan pekerjanya. Lagipula, peliburan tempat kerja bisa diganti dengan bekerja di rumah.

Baca juga: Adakah Sanksi Hukum Jika Kontrak Tidak Dapat Dijalankan Akibat Kebijakan Terkait Virus Corona?

Baca juga:  Macam-Macam Jaminan Kebendaan yang Perlu Diketahui

Punya pertanyaan seputar hukum perusahaan, legalitas usaha atau masalah hukum lain dalam bisnis anda? Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author: M. A. Mukhlishin

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Kapan Waktu yang Tepat Untuk Melaksanakan RUPS?
Kapan Waktu yang Tepat Untuk Melaksanakan RUPS?
Hati-Hati! Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar Dapat Dipidana
Hati-Hati! Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar Dapat Dipidana
Screenshot_15
Pangkas Perizinan, SKDP di DKI Jakarta Dihapuskan | SEMENIT JADI TAU#45
Ingat! Direksi Jangan Sampai Lupa Buat Daftar Pemegang Saham
Ingat! Direksi Jangan Sampai Lupa Buat Daftar Pemegang Saham
Agar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini
Agar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini

PENDAFTARAN MERK

Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?
Mengenal-Indikasi-Geografis
Mengenal Indikasi Geografis Melalui Produksi Kopi
Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan
Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek

LEGAL STORY

Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara

VIDEO ARTIKEL