Ini yang Membuat Pengusaha Wajib Membuat Surat Pengangkatan Bagi Karyawan Tetap

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Surat Pengangkatan

“Pahami kewajiban membuat surat pengangkatan agar pengusaha terhindar dari sanksi pidana.”

Rekrutmen karyawan merupakan inisiatif pengusaha ketika membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi posisi yang sedang dibutuhkan perusahaan. Saat ingin memberi pekerjaan kepada karyawan, tentu harus dibuat perjanjian kerja tertulis. Agar semua hak dan kewajiban dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak.

Namun, ada juga pengusaha yang tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Kondisi demikian tetap sah apabila bentuknya Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) memang membolehkan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Kecuali untuk Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) memang harus dibuat secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia (Pasal 57 Ayat (1) UUK).

Akan tetapi, ada ketentuan lebih lanjut yang perlu diperhatikan pengusaha. Apabila bentuk perjanjian kerja PKWTT dibuat secara lisan, maka ada kewajiban pengusaha untuk membuat surat pengangkatan bagi karyawan.

Baca juga: Pengusaha Perlu Tahu Kapan PKWT Berubah Menjadi PKWTT

Surat pengangkatan bagi karyawan PKWTT diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) UUK yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan

Menurut Pasal 63 Ayat (2) UUK, surat pengangkatan bagi karyawan minimal harus memuat:

  1. Nama dan alamat karyawan;
  2. Tanggal mulai bekerja;
  3. Jenis pekerjaan; dan
  4. Besarnya gaji.

Apabila pengusaha sudah membuat perjanjian kerja tertulis, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membuat surat. 

Sehingga, pengusaha hanya wajib membuat surat pengangkatan bagi karyawan PKWTT ketika tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis. Namun dalam praktiknya, surat pengangkatan seringkali dibuatkan sebagai legitimasi bagi perusahaan dan karyawannya. Karena dokumen tersebut memberikan kepastian bagi para pihak. 

Jika pengusaha melanggar kewajiban tersebut, maka pengusaha dapat dijerat sanksi pidana. Sanksi pidana itu berupa pidana denda minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 188 ayat (1) UUK)

Baca juga: Lakukan Hal Ini Dulu Sebelum Mengangkat Karyawan Jadi Direksi

Baca juga:  Enam Macam Cuti di Indonesia

Jadi, pengusaha harus paham kapan membuat surat pengangkatan menjadi wajib. Agar karyawan punya status kedudukan yang jelas dan pengusaha aman dari ancaman pidana.

Anda butuh konsultasi mengenai perjanjian kerja yang akan diterapkan kepada karyawan Anda? Kami dapat membantu Anda.  Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author: Bagus Zuntoro Putro

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT
Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT
Ini Kerugiannya Jika Punya PT Masih Pakai Rekening Pribadi
Ini Kerugiannya Jika Punya PT Masih Memakai Rekening Pribadi!
Direktur menggunakan harta perusahaan
Ini Akibatnya Direktur Menggunakan Harta Perusahaan Untuk Kepentingan Pribadi
Firma adalah
Ingin Mendirikan Badan Usaha Firma? Yuk Kenalan Dulu!
Ingat! Peraturan Perusahaan Anda Harus Disahkan Agar Memiliki Kekuatan Hukum
Ingat! Peraturan Perusahaan Anda Harus Disahkan Agar Memiliki Kekuatan Hukum

PENDAFTARAN MERK

Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
advertising-brand-branding-1449081
Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?
Jangka Waktu Perlindungan Merek Dan Cara Perpanjangannya
Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Cara Perpanjangan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek
Belajar Dari Kasus Merek Caberg Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan
Belajar Dari Kasus Merek Caberg: Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan

LEGAL STORY

Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku

VIDEO ARTIKEL