Perdagangan Antar Pulau Wajib Lapor Ke Pemerintah, Mulai 2021 Loh!

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Perdagangan Antar Pulau

“Setiap aktifitas perdagangan antar pulau wajib melengkapi manifes domestik antar pulau.”

Mulai Tahun 2021, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan antar pulau di Indonesia wajib melaporkan daftar muatan (manifes domestik) ke pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perdagangan antar pulau (Permendag 92/2020).

Dengan berlakunya Permendag tersebut, setiap barang yang diperdagangkan antar pulau, baik barang produksi dalam negeri, asal impor maupun tujuan ekspor harus melengkapi manifes domestik antar pulau

Daftar muatan antar pulau setidaknya memuat data/informasi mengenai hal-hal berikut:

  1. Pemilik muatan (cargo owner) antar pulau;
  2. Barang yang diperdagangkan antar pulau;
  3. Pengangkutan barang yang diperdagangkan antar pulau; dan
  4. Penerima muatan.

Baca Juga : Bisakah Izin Usaha Perdagangan menggunakan VO? | SEMENIT JADI TAU #19

Nah kewajiban untuk melengkapi data manifest domestik antar pulau dilakukan oleh pemilik muatan (cargo owner). Pemilik muatan (cargo owner) adalah pelaku usaha yang memiliki muatan untuk diperdagangkan antar pulau.

Pemilik muatan harus mencantumkan data/informasi dalam daftar muatan dengan lengkap dan benar. Penyampaian data/informasi daftar muatan antar pulau dilakukan secara online melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). 

SINSW sendiri merupakan sistem yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT). Dimana nantinya SIPT akan menerbitkan nomor laporan atas penyampaian daftar muatan antar pulau. 

Yang perlu diperhatikan oleh pemilik muatan terkait penyampaian daftar muatan, pemilik muatan harus memiliki hak akses SINSW. Untuk mendapatkan hak akses SINSW pemilik muatan perlu menyampaikan permohonan hak akses SINSW kepada Lembaga National Single Window (NSW). Lembaga tersebut akan memberikan hak akses SINSW dengan mempertimbangkan validitas dari Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemilik muatan yang tidak menyampaikan daftar muatan dapat dijerat sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan rekomendasi pencabutan NIB. Selain karena hal tersebut, sanksi juga dapat dikenakan kepada pemilik muatan jika tidak mencantumkan data/informasi data muatan secara lengkap dan benar. 

Bagi pemilik muatan yang dikenakan sanksi pencabutan NIB hanya dapat mengajukan kembali permohonan NIB setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal pencabutan NIB. 

Sebagai informasi, kewajiban ketentuan dalam permendag 92/2020 mulai berlaku setelah 1 tahun sejak diundangkan. Meskipun demikian, pelaku usaha yang melakukan perdagangan antar pulau sudah mulai melaksanakan kewajiban pelaporan daftar muatan antar pulau tersebut. 

Yuk jadi pengusaha yang taat hukum sebagai investasi untuk bisnis Anda kedepannya. Belum paham soal hukum bisnis, seperti pendirian PT atau pendaftaran merek usaha Anda? Biarkan kami membantu Anda. Hubungi smartlegal.id sekarang juga melalui tombol di bawah ini.

Baca juga:  Tips Mengatasi Permasalahan Yang Terjadi Pada Akun OSS Anda

Author: Dwiki Julio Dharmawan

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Agar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini
Agar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini
PROSEDUR-PENDIRIAN-PT-PENANAMAN-MODAL-ASING-(PMA)
PROSEDUR PENDIRIAN PT PMA (PENANAMAN MODAL ASING)
OSS-Kekurangan-dan-Solusi
OSS: Kekurangan dan Solusi
Breaking News! Uji Coba Publik OSS Versi 1.1 Mulai Hari Ini
Terbaru! Uji Coba Publik OSS Versi 1.1 Mulai Hari Ini
Adakah Sanksi Hukum Bagi PT yang mengabaikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Adakah Sanksi Hukum Bagi PT yang Mengabaikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

PENDAFTARAN MERK

Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan
Belajar Dari Kasus Merek Caberg Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan
Belajar Dari Kasus Merek Caberg: Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan
Merek-Didaftarkan-lebih-dari-1-orang
Bisakah Merek Didaftarkan Oleh Lebih Dari Satu Orang?
Kriteria Merek Terkenal
Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara

VIDEO ARTIKEL