KBLI 2025 Aplikasi Booking Hotel: Ini Kode Terbaru dan Risiko Jika Tidak Segera Lakukan Penyesuaian!

Daftar Isi

“KBLI 2025 aplikasi booking hotel kini memiliki kode sendiri. Ketahui perubahan kode, batas waktu penyesuaian, serta risiko jika KBLI tidak sesuai.”

KBLI 2025 mengubah klasifikasi bagi beberapa sektor ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami pembaruan klasifikasi adalah jasa intermediasi digital.

Kini, berbagai kegiatan intermediasi diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan yang dijalankan. Salah satu contohnya adalah jasa intermediasi akomodasi, termasuk platform aplikasi booking hotel.

Sebelumnya, dalam KBLI 2020 kegiatan penyediaan akomodasi lainnya diklasifikasikan dalam KBLI 55900. Kode ini mencakup penyediaan akomodasi sementara seperti rumah kost, asrama, hingga hunian bagi pekerja.

Klasifikasi tersebut pada dasarnya ditujukan bagi pelaku usaha yang secara langsung menyediakan tempat tinggal atau penginapan. Namun, perkembangan industri digital menghadirkan model bisnis baru dalam sektor akomodasi.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang berperan sebagai perantara melalui platform atau aplikasi untuk mempertemukan pengguna dengan penyedia akomodasi. Peran ini berbeda dengan penyedia akomodasi konvensional karena platform tidak menyediakan penginapan secara langsung, melainkan memfasilitasi proses pemesanan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi tersendiri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan perizinan usaha. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan migrasi KBLI 2025 bagi pelaku usaha jasa intermediasi akomodasi?

Perubahan KBLI 2025 Aplikasi Booking Hotel

Sejak berlakunya KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 7/2025), aktivitas jasa intermediasi akomodasi kini memiliki klasifikasi tersendiri.

Aktivitas jasa intermediasi akomodasi seperti platform aplikasi booking hotel tercakup dalam KBLI 55400. Kode ini mencakup kegiatan intermediasi yang mempertemukan klien dengan penyedia layanan akomodasi.

Bentuk intermediasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik digital maupun non-digital, seperti aplikasi, website, telepon, atau media lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ini dapat berasal dari:

Komisi dari penyedia akomodasi
Biaya layanan dari pelanggan
Pendapatan lain seperti penjualan ruang iklan

KBLI 55400 tidak hanya mencakup intermediasi pemesanan hotel, tetapi juga jasa pertukaran time-share dan layanan reservasi penginapan. Namun, perlu diperhatikan bahwa KBLI ini tidak mencakup kegiatan agen perjalanan atau operator tur yang menggabungkan layanan akomodasi dengan paket perjalanan, liburan, atau makanan.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pembaruan KBLI, pelaku usaha platform booking hotel perlu memahami secara jelas lingkup kegiatan usaha yang dijalankan. Kesalahan dalam menentukan KBLI akan berdampak pada ketidaksesuaian izin usaha.

Kapan Batas Waktu Penyesuaian KBLI 2025?

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025, pelaku usaha diberikan waktu maksimal 6 bulan sejak peraturan diundangkan untuk menyesuaikan KBLI. Peraturan ini telah diundangkan pada 18 Desember 2025, sehingga batas waktu penyesuaian akan berakhir pada Juni 2026.

Artinya, saat ini pelaku usaha memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk segera melakukan penyesuaian KBLI pada data perusahaan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengecekan kesesuaian KBLI pada akta perusahaan maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

Jika terdapat perbedaan dengan klasifikasi terbaru, pelaku usaha dapat melakukan migrasi KBLI melalui sistem OSS-RBA.

Bagaimana Jika KBLI Tidak Segera Disesuaikan?

OSS-RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang menerapkan pendekatan berbasis risiko. Dalam sistem ini, tingkat risiko suatu kegiatan usaha akan menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), penilaian tingkat risiko usaha dalam OSS-RBA didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:

Jenis kegiatan usaha
Kriteria kegiatan usaha
Lokasi kegiatan usaha
Keterbatasan sumber daya
Risiko volatilitas

KBLI sendiri berfungsi sebagai sistem pengelompokan aktivitas ekonomi berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Jika KBLI yang tercantum dalam NIB tidak sesuai dengan aktivitas usaha yang sebenarnya, maka hal ini dapat berdampak pada keabsahan izin usaha.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko (PP 28/2025) mengatur berbagai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan berusaha.

Sanksi tersebut dapat dikenakan secara bertahap, antara lain:

Peringatan tertulis: Peringatan diberikan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara KBLI yang terdaftar dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha: Operasional usaha dapat dihentikan sementara hingga pelaku usaha melakukan penyesuaian KBLI.
Denda Administratif: Selain penghentian kegiatan, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi berupa denda uang.
Pencabutan Izin Usaha: Jika pelaku usaha tidak melakukan perbaikan, pemerintah dapat mencabut NIB maupun sertifikat standar yang dimiliki.

Dalam proses pengawasan usaha, ketidaksesuaian antara KBLI dan kegiatan usaha yang sebenarnya sering kali menjadi salah satu temuan awal. Petugas verifikasi biasanya akan mencocokkan aktivitas operasional yang dijalankan perusahaan dengan klasifikasi KBLI yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Apabila platform booking hotel menjalankan kegiatan yang tidak sejalan dengan KBLI yang didaftarkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, mulai dari permintaan perbaikan data hingga pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Penyesuaian KBLI 2025

Risiko sanksi akibat ketidaksesuaian KBLI tidak bisa dianggap sepele oleh pelaku usaha intermediasi akomodasi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menyusun strategi penyesuaian KBLI agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan aman.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Lakukan Audit Internal dan Pemetaan Kegiatan Usaha: Tinjau kembali seluruh kegiatan usaha yang dijalankan dan cocokkan dengan klasifikasi dalam KBLI 2025. Pelaku usaha juga dapat menggunakan tabel konversi yang disediakan oleh BPS untuk menemukan kode KBLI yang sesuai.
Lakukan Pembaruan Data Pada Sistem OSS-RBA: Lakukan migrasi KBLI melalui OSS-RBA, terutama jika terjadi perubahan tingkat risiko usaha atau penambahan bidang usaha baru.
Lakukan Penyesuaian Dokumen Hukum Perusahaan: Apabila perubahan KBLI berdampak pada maksud dan tujuan perusahaan, maka perlu dilakukan RUPS serta perubahan Anggaran Dasar perusahaan melalui akta notaris.

Penyesuaian KBLI 2025 bukan sekadar pembaruan administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan validitas izin usaha dan kelangsungan operasional bisnis. Kesalahan dalam menentukan KBLI dapat menimbulkan risiko sanksi administratif, penghentian, hingga pencabutan izin usaha.

Jika Anda masih ragu dalam menentukan KBLI yang tepat atau membutuhkan bantuan dalam proses migrasi KBLI, perubahan akta perusahaan, hingga penyesuaian izin usaha di OSS-RBA, berkonsultasi dengan konsultan hukum dapat menjadi solusi yang tepat.

Smartlegal.id siap membantu untuk memastikan seluruh proses penyesuaian KBLI dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi:

https://bplawyers.co.id/2026/03/03/kbli-55400-panduan-lengkap-untuk-platform-aplikasi-booking-hotel/ 
https://legalo.id/kbli-khusus-platform-booking-hotel-diluncurkan-saatnya-update-legalitas-dan-izin-oss/