Hati-Hati! Marketplace Tidak Menyediakan Fitur Pembatalan Pesanan Dapat Dijerat Sanksi

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Hati-Hati! Marketplace Tidak Menyediakan Fitur Pembatalan Pesanan Dapat Dijerat Sanksi

“Marketplace tidak menyediakan fitur pembatalan perintah pesanan, maka dapat dikenakan sanksi administratif.”

Saat ini belanja online sudah menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Memanfaatkan kebiasaan itu, banyak pengusaha yang mulai menjalankan kegiatan usaha berjenis marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. 

Baca juga: Mau Menyebarkan Iklan Melalui Sistem Elektronik? Pahami Dulu Ketentuannya!

Marketplace sendiri merupakan sebuah tempat yang menemukan antara penjual dan pembeli. Tempat itu biasanya berupa situs website dan/atau aplikasi atau bisa disebut sistem elektronik. 

Pemilik marketplace disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019),

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau orang lain. 

Nah perlu diketahui, terdapat fitur-fitur yang wajib ada dalam Sistem Elektronik marketplace. Salah satunya adalah fitur pembatalan perintah pesanan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PP 71/2019, PSE wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik sistem elektronik yang digunakan.

Jika marketplace tidak menyediakan fitur pembatalan perintah pesanan, maka marketplace dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu berupa (Pasal 100 PP 71/2019):

  1. Teguran tertulis;
  2. Denda administrative;
  3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh komponen atau layanan pada marketplace;
  4. Pemutusan akses, berupa pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten Marketplace;
  5. Dikeluarkan dari daftar.

Baca juga: Ingin Mendirikan Startup Digital? Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!

Pengenaan sanksi tersebut tidaklah menghapus tanggung jawab pidana dan perdata bagi marketplace. Sehingga bukan tidak mungkin jika pengguna Sistem Elektronik dirugikan akan menyeret pemilik marketplace ke ranah pidana dan perdata. 

Jadi, untuk marketplace penting untuk menyediakan fitur pembatalan perintah pesanan. Hal itu sebagai upaya untuk melindungi hak kepentingan dari pengguna Sistem Elektronik.

Jika anda membutuhkan konsultasi hukum seputar bisnis Anda, konsultasikan saja kepada Smartlegal.id dengan menghubungi melalui tombol di bawah ini.

Baca juga:  Baca Ini Dulu Sebelum Jualan Secara Online!

Author: Dwiki Julio Dharmawan

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Begini 4 Tipe Penerbitan Izin Usaha Melalui OSS
Begini 4 Tipe Penerbitan Izin Usaha Melalui OSS
Ketahui-Lima-Hal-Ini-Sebelum-Mendirikan-Usaha-Fintech
Ketahui Lima Hal Ini Sebelum Mendirikan Usaha Fintech
Kata Siapa Gak Bisa Dibantu Notaris Karena COVID-19
Kata Siapa Gak Bisa Dibantu Notaris Karena COVID-19?
Ingin-Mendirikan-Badan-Usaha-Simak-Dulu-Beragam-Info-Penting-Berikut
Ingin Mendirikan Badan Usaha? Simak Dulu Beragam Info Penting Berikut!
Ini-Tata-Cara-Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham
Ini Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

PENDAFTARAN MERK

Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT Ya?
pajar
Ini Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek Bagi PT
Hati-Hati! Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Dapat Ditolak
Hati-Hati! Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Dapat Ditolak
david-lezcano-734547-unsplash
Jangan Tertukar! Ini Perbedaan Merek dan Paten
Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan
Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus

LEGAL STORY

Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana

VIDEO ARTIKEL