fbpx

Syarat dan Prosedur Pendirian PT

Syarat-dan-Prosedur-Pendirian-PT

Pada masa sekarang melakukan kegiatan usaha atau bisnis tentu lebih menguntungkan jika memiliki bentuk badan usaha tertentu. Salah satu alasannya adalah demi profesionalitas kegiatan usaha tersebut. Dan bentuk badan usaha yang banyak dipakai sekarang adalah bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

Keunikan PT dibandingkan badan-badan usaha yang lain adalah status PT sebagai badan hukum. Dengan kata lain, PT dapat bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana manusia. Maka dari itu, prosedur pembuatan PT tidak bisa begitu saja. Terdapat proses-proses yang harus dilalui. Apa saja proses yang harus diperhatikan? Simak ulasannya dalam artikel di bawah ini.

  1. Mempersiapkan Data PT
  2. Beberapa rincian data yang harus dipersiapkan dalam mendirikan PT antara lain: Nama PT; Tempat dan Kedudukan PT; Maksud dan Tujuan PT; Struktur Permodalan PT; dan Pengurus PT.

    Nama PT minimal terdiri dari tiga kata. Nama PT tidak boleh menggunakan kata serapan bahasa asing. Nama PT juga tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh PT lain. Nama PT harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

    Tempat dan Kedudukan PT adalah alamat kedudukan hukum PT. Alamat berada di wilayah tingkat kota/kabupaten. Alamat dapat dirincikan, namun tetap harus mengandung nama kota/kabupaten PT berkedudukan.

    Maksud dan Tujuan PT mengatur mengenai tujuan daripada PT tersebut didirikan. Data ini juga harus diisi dengan bidang usaha PT yang bersangkutan. Usahakan untuk menyusun tujuan selaras dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar mudah pada proses-proses selanjutnya. Jika ingin mudah, maka cukup lihat KBLI Pemerintah Daerah tempat Anda membuat usaha agar lebih selaras dengan aturan daerah. Misalnya, jika Anda hendak membuat PT di Jakarta, dapat melihat KBLI pada Keputusan BPTSP Jakarta Nomor 50 Tahun 2016.

    Struktur Permodalan PT pada saat ini juga sudah cukup mudah, yakni tergantung kesepakatan para pendiri PT. Sudah tidak ada lagi minimal modal dasar Rp 50 juta dan minimal 25% dari modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor.

    Pengurus PT adalah Direktur dan Dewan Komisaris. Direktur pada pokoknya adalah pihak yang menjalankan roda sehari-hari perusahaan. Sementara Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan atas pekerjaan perusahaan.

  3. Membuat Akta Pendirian di Depan Notaris
  4. Akta pendirian dibuat di depan Notaris. Notaris tak perlu satu wilayah dengan wilayah domisili perusahaan, yang penting terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jangan lupa serahkan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya beserta dokumen pendukung kepada Notaris.

    Notaris memasukkan data melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang juga terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Setelah pengesahan keluar dari Kemenkumham, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga secara otomatis keluar.

  5. Domisili Perusahaan
  6. Tentu domisili perusahaan Anda perlu dibuktikan melalui suatu surat keterangan. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh otoritas setempat, yakni kelurahan. Anda dapat meminta Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) kepada kelurahan tempat perusahaan anda berdomisili.

    Akan tetapi kabarnya sejak tahun 2018, khususnya di DKI Jakarta, SKDP sudah tak diperlukan lagi. Perusahaan hanya diminta mengisi surat keterangan kegiatan. Yang terpenting, perusahaan melakukan kegiatan usaha sesuai zonasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Namun, alangkah lebih baik jika SKDP tetap diurus agar ada sewaktu-waktu dibutuhkan.

    Prolegal dengan bekerja sama dengan Legalo Virtual Office menawarkan layanan virtual office sebagai alternatif alamat domisili perusahaan yang bonafide. Anda dapat mengurus segala keperluan pendirian perusahaan, termasuk soal domisili perusahaan, di Legalo Virtual Office. Lebih lanjut terkait penawaran kami, silahkan klik tautan berikut ini.

  7. Mengurus NPWP
  8. Sebenarnya NPWP sudah diurus pada proses pembuatan akta pendirian perusahaan. Akan tetapi, jika karena satu dan lain hal perusahaan Anda belum memiliki NPWP, maka Anda dapat mengajukan NPWP secara terpisah. Anda dapat mengajukan melalui kantor hukum, salah satunya adalah Legalo Virtual Office di bilangan Jakarta Selatan.

  9. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  10. NIB didapatkan dengan melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. NIB dapat berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), dan Angka Pengenal Importir (API). Jadi, Anda tidak perlu bolak balik mengurus identitas-identitas tersebut.

    Prolegal dapat membantu Anda untuk mendapatkan NIB. Anda dapat memilih untuk NIB yang khusus hanya berlaku sebagai TDP atau yang juga berlaku sebagai NIK dan API. Untuk lebih jelasnya, maka silahkan klik tautan berikut ini.

  11. Izin Usaha dan Izin Operasional/ Izin Komersial
  12. Tentu sebelum anda melakukan operasi usaha, maka Anda harus mendapatkan izin usaha. Selain itu, anda juga memperlukan izin operasional/ izin komersial. Prolegal dapat membantu anda dalam mengurus izin usaha dan izin operasional/ izin komersial yang dibutuhkan.

  13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  14. Baru saja muncul aturan bahwa setiap pengusaha menengah dengan nilai investasi di setiap cabang bidang usaha perusahaan yang bersangkutan minimal Rp 500 juta untuk membuat laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk lebih jelasnya mengenai LKPM, silahkan klik tautan berikut ini dan ini.

Segera dirikan Perseroan Terbatasmu! Masih bingung? Atau tidak punya waktu untuk mengurusnya? Kami dapat membantu anda. Silahkan hubungi Hotline kami di: 0822-1000-9872 atau email pli@smartlegal.id.

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Bergabung untuk dapatkan konten terbaru lainnya:

Facebook Page

Smartlegal.id

Telegram Channel

Smartlegal.id

Share
Tweet
+1
Share