Ingin Mendirikan PT Di Surabaya? Ingat Jangan Gunakan Apartemen Untuk Domisili PT

Smartlegal.id -
Ingin Mendirikan PT Di Surabaya Ingat Jangan Gunakan Apartemen Untuk Domisili PT
Ingin Mendirikan PT Di Surabaya Ingat Jangan Gunakan Apartemen Untuk Domisili PT

“Apartemen tidak dapat dijadikan sebagai domisili PT jika ingin mendirikan PT di Surabaya karena hal ini bertentangan dengan apartemen sebagai bangunan gedung fungsi hunian”

Surabaya dikenal dengan sebutan kota pahlawan, tetapi selain itu Surabaya juga dikenal dengan kota perdagangan. Hal itu dikarenakan aktivitas perdagangan di Surabaya mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang signifikan. Banyaknya aktivitas perdagangan membuat Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan.

Namun, dikarenakan Surabaya memiliki jumlah penduduk yang banyak membuat pelaku usaha kesulitan mencari lahan untuk menjalankan usahanya. Kalaupun ada lahan yang cocok dengan pelaku usaha, tentunya lahan itu memiliki harga yang sangat mahal. Sehingga banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan domisili tempat tinggal pelaku usaha. Tidak terkecuali bagi pelaku usaha yang memiliki tempat tinggal di apartemen. 

Domisili menjadi salah satu dokumen legalitas yang diperlukan dalam mengurus badan usaha. Hal ini berlaku bagi semua badan usaha, tak terkecuali Perseroan Terbatas atau yang dikenal dengan PT.

Baca juga: Biaya, Persyaratan & Prosedur Pembuatan Perusahaan Terbatas (PT) Terbaru

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT),

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, PT merupakan perusahaan berbadan hukum, dimana PT mempunyai hak dan kewajiban (subjek hukum). Domisili PT secara khusus tertuang dalam Pasal 17 UU PT yang menyebutkan:

  1. Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Perlu digaris bawahi jika domisili dan alamat merupakan dua hal yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PT. Domisili harus ditulis dalam anggaran dasar. Sedangkan alamat tidak harus ditulis dalam anggaran dasar, namun dapat ditentukan oleh perusahaan di dalam domisili yang ditulis dalam anggaran dasar

Baca juga: Pindah Domisili PT Wajib Mengubah Anggaran Dasar?

Dalam praktiknya, penggunaan alamat rumah atau tempat hunian masih banyak dipakai oleh pelaku usaha sebagai domisili PT. Kaitannya dengan hal ini, bukanlah sebuah masalah karena PT dapat didirikan di bangunan kantor dan bukan bangunan kantor. Namun, tidak untuk apartemen.

Apartemen tidak dapat dijadikan sebagai domisili PT karena hal ini bertentangan dengan apartemen sebagai bangunan gedung fungsi hunian. Fungsi hunian dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara. Hal ini selaras dengan yang disebutkan di Pasal 3 ayat (2) PP 36/2005.

Bagi pemilik atau pengguna yang tidak menggunakan bangunan sebagaimana fungsinya, dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengaturan sanksi administratif dan sanksi pidana tertera pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (20 UU BG serta Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PP 36/2005.

Anda Ingin mendirikan PT untuk bisnis Anda di Surabaya? Kami dapat memberikan kemudahan dalam mendirikan PT Anda di Surabaya dengan menggunakan jasa pendirian PT kami. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author: Angela Esterline Panjaitan

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

TERBARU

PALING POPULER

KATEGORI ARTIKEL

PENDIRIAN BADAN USAHA

PENDAFTARAN MERK

LEGAL STORY