Syarat dan Prosedur Pendirian PT

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Syarat-dan-Prosedur-Pendirian-PT

Pada masa sekarang melakukan kegiatan usaha atau bisnis tentu lebih menguntungkan jika memiliki bentuk badan usaha tertentu. Salah satu alasannya adalah demi profesionalitas kegiatan usaha tersebut. Dan bentuk badan usaha yang banyak dipakai sekarang adalah bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

Keunikan PT dibandingkan badan-badan usaha yang lain adalah status PT sebagai badan hukum. Dengan kata lain, PT dapat bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana manusia. Maka dari itu, prosedur pembuatan PT tidak bisa begitu saja. Terdapat proses-proses yang harus dilalui. Apa saja proses yang harus diperhatikan? Simak ulasannya dalam artikel di bawah ini.

  1. Mempersiapkan Data PT
  2. Beberapa rincian data yang harus dipersiapkan dalam mendirikan PT antara lain: Nama PT; Tempat dan Kedudukan PT; Maksud dan Tujuan PT; Struktur Permodalan PT; dan Pengurus PT.

    Nama PT minimal terdiri dari tiga kata. Nama PT tidak boleh menggunakan kata serapan bahasa asing. Nama PT juga tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh PT lain. Nama PT harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

    Tempat dan Kedudukan PT adalah alamat kedudukan hukum PT. Alamat berada di wilayah tingkat kota/kabupaten. Alamat dapat dirincikan, namun tetap harus mengandung nama kota/kabupaten PT berkedudukan.

    Maksud dan Tujuan PT mengatur mengenai tujuan daripada PT tersebut didirikan. Data ini juga harus diisi dengan bidang usaha PT yang bersangkutan. Usahakan untuk menyusun tujuan selaras dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar mudah pada proses-proses selanjutnya. Jika ingin mudah, maka cukup lihat KBLI. Misalnya, jika Anda hendak membuat PT, anda dapat melihat KBLI pada Keputusan BPTSP Jakarta Nomor 50 Tahun 2016.

    Struktur Permodalan PT pada saat ini juga sudah cukup mudah, yakni tergantung kesepakatan para pendiri PT. Namun permodalan masih disesuaikan dengan Klasifikasi Kecil, Menengah, dan Besar.

    Pengurus PT adalah Direktur dan Dewan Komisaris. Direktur pada pokoknya adalah pihak yang menjalankan roda sehari-hari perusahaan. Sementara Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan atas pekerjaan perusahaan.

  3. Membuat Akta Pendirian di Depan Notaris
  4. Akta pendirian dibuat di depan Notaris. Notaris tak perlu satu wilayah dengan wilayah domisili perusahaan, yang penting terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jangan lupa serahkan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya beserta dokumen pendukung kepada Notaris.

    Notaris memasukkan data melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang juga terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Setelah pengesahan keluar dari Kemenkumham, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga secara otomatis keluar.

  5. Domisili Perusahaan
  6. Tentu domisili perusahaan Anda perlu dibuktikan melalui suatu surat keterangan. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh otoritas setempat, yakni kelurahan. Anda dapat meminta Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) kepada kelurahan tempat perusahaan anda berdomisili.

    Akan tetapi pada April 2019 lalu, telah dikeluarkan SK DPMPTSP DKI Jakarta NO. 25 Tahun 2019 Tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha. SK tersebut berisi tentang dihapusnya SKDP dan SKDU dalam proses pendirian badan usaha di DKI Jakarta. Pangkas Perizinan, SKDP di DKI Jakarta Dihapuskan. Namun yang terpenting, perusahaan melakukan kegiatan usaha sesuai zonasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

  7. Mengurus NPWP
  8. NPWP diurus di KPP dengan disesuaikan dengan domisili perusahaan. Beberapa hal memang bisa langsung keluar secara integrasi saat notaris finalisasi akta, namun kadang juga tidak keluar saat proses finalisasi akta hal tersebut bisa jadi bermasalah dengan Data WP (wajib pajak) atau bisa juga terkait Laporan WP itu sendiri.

  9. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  10. NIB didapatkan dengan melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. NIB dapat berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), dan Angka Pengenal Importir (API). Jadi, Anda tidak perlu bolak balik mengurus identitas-identitas tersebut.

    Prolegal dapat membantu Anda untuk mendapatkan NIB. Anda dapat memilih untuk NIB yang khusus hanya berlaku sebagai TDP atau yang juga berlaku sebagai NIK dan API. Untuk lebih jelasnya, maka silahkan klik tautan berikut ini.

  11. Izin Usaha dan Izin Operasional/ Izin Komersial
  12. Tentu sebelum anda melakukan operasi usaha, maka Anda harus mendapatkan izin usaha. Selain itu, anda juga memperlukan izin operasional/ izin komersial. Prolegal dapat membantu anda dalam mengurus izin usaha dan izin operasional/ izin komersial yang dibutuhkan.

  13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  14. Baru saja muncul aturan bahwa setiap pengusaha menengah dengan nilai investasi di setiap cabang bidang usaha perusahaan yang bersangkutan minimal Rp 500 juta untuk membuat laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk lebih jelasnya mengenai LKPM, silahkan klik tautan berikut ini dan ini.

Baca juga:  Jangan Salah Mengambil Keputusan, Pahami Fungsi dan Kewenangan Organ PT

Segera dirikan Perseroan Terbatasmu! Masih bingung? Atau tidak punya waktu untuk mengurusnya? Kami dapat membantu anda. Silahkan hubungi Hotline kami di: 0813-1515-8719 atau email [email protected]smartlegal.id.

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

markus-spiske-Fk600Fgg_24-unsplash
Ini Cara Pemenuhan Komitmen TDUP untuk Usaha MICE di Surabaya
Hati-Hati 4 Konsekuensi Ini Masih Ada Jika PT Didiamkan
Hati-Hati! 4 Konsekuensi Ini Masih Ada Jika PT Didiamkan  
lycs-architecture-744230-unsplash
Virtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah Bisa?
4 Ratifikasi Yang Dapat Dilakukan Di RUPS Pertama
4 Ratifikasi Yang Dapat Dilakukan Di RUPS Pertama
Wah, Selain Daftar Pemegang Saham, Ternyata Direksi Wajib Membuat Daftar Khusus
Wah, Selain Daftar Pemegang Saham, Ternyata Direksi Wajib Membuat Daftar Khusus

PENDAFTARAN MERK

Enam Alasan Pentingnya Pendaftaran Merek
Enam Alasan Pentingnya Pendaftaran Merek
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT Ya?
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
Merek-Didaftarkan-lebih-dari-1-orang
Bisakah Merek Didaftarkan Oleh Lebih Dari Satu Orang?

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku

VIDEO ARTIKEL