Bagaimana Legalitas Kontrak dan Tanda Tangan Elektronik?

Smartlegal.id -
Bagaimana-Legalitas-Kontrak-dan-Tanda-Tangan-Elektronik

Dengan dimulainya Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi di era digital pada saat ini sudah tidak asing bahkan menjadi preferensi dalam melakukan hampir segala aktifitas baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Hal tersebut juga membawa pengaruh pada perubahan bentuk dari perjanjian yang kerap dilakukan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya, salah satunya dengan penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik.Terhadap pelaksanaan dari kontrak elektronik tersebut, Pemerintah merespon dan mengakomodir legalitas dari suatu kontrak elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).

1. Syarat Sah Kontrak Elektronik

Dalam pengaturannya kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

  1. Adanya kesepakatan para pihak
  2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan
  3. Terdapat hal-hal tertentu
  4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Harus Menggunakan Bahasa Indonesia dan Penyesuaian dengan Ketentuan Klausula Baku

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) PP 82/2012, Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang
ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 48 ayat (2) dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Isi dalam Kontrak Elektronik

Terkait ketentuan isi dari suatu kontrak elektronik, PP 82/2012 mengatur bahwa dalam kontrak elektronik setidak-tidak harus memuat:

  1. Data identitas para pihak;
  2. Objek dan spesifikasi;
  3. Persyaratan transaksi elektronik;
  4. Harga dan biaya;
  5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
  6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
  7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

4. Tanda Tangan Elektronik

Dengan dibuatnya kontrak elektronik dalam suatu transaksi elektronik, keberadaan tanda tangan elektronik muncul sebagai urgensi dari pengesahan terhadap kontrak elektronik yang melekat terhadapnya. PP 82/2012 mengatur bahwa pada dasarnya penggunaan tanda tangan elektronik  yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
Lebih lanjut, suatu tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, apabila:

  1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
  2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
  3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
  4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menjamin integritas Informasi Elektronik).
  5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya.
  6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa keberadaan dari suatu kontrak elektronik adalah sah dan legal apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas terpenuhi oleh para pihak. Jadi, di era yang sudah serba digital ini, sebenarnya kita sudah tidak perlu ragu untuk memanfaatkan teknologi dalam perjanjian-perjanjian yang hendak kita lakukan, asalkan tetap memperhatikan dengan aturan hukum yang berlaku.

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui tombol WA dibawah ini.

Author : Halimah Nur Pratiwi

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

TERBARU

PALING POPULER

KATEGORI ARTIKEL

PENDIRIAN BADAN USAHA

apa itu pt terbuka
Kenalan Dulu, Apa Itu PT Terbuka?
perbedaan pajak pt dan cs
Mau Dirikan CV atau PT? Pahami Dulu Perbedaan Pajak yang Dibayarkan!
outsource-1345109_1280
Prosedur Pendirian Perusahaan Outsourcing
Kriteria nama yayasan
Perhatikan 7 Kriteria Ini Agar Nama Yayasan Anda Bisa Didaftarkan!
cv meninggal dunia
Bagaimana Nasib CV Apabila Salah Satu Sekutu Meninggal Dunia?

PENDAFTARAN MERK

Merek Dagang
Bagi Pelaku Usaha, Penting Gak Sih Daftarkan Merek Dagang?
shopee mall
Buat Seller Shopee: Daftar Merek Kalau Mau Jualan Di Shopee Mall
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia.
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia
Kasus Merek Caberg
Update Kasus Merek Caberg: Caberg Italia Masuk Kategori Merek Terkenal
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!

LEGAL STORY

legalitas bisnis ms glow
Kisah Sukses MS Glow, Rela Jual Aset 1 M Penuhi Kebutuhan dan Legalitas Bisnis
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Reseller Kosmetik
Kisah Reseller Produk Kosmetik Mencari Untung Malah Buntung
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Legal Story Merek
Legal Story: Merek Ku ‘Ditikung’ Pegawai Ku Sendiri

VIDEO ARTIKEL