Tidak Semua Perubahan Anggaran Dasar Harus Mendapat Persetujuan Menteri

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Tidak Semua Perubahan Anggaran Dasar Harus Mendapat Persetujuan Menteri

“Selain perubahan terhadap anggaran dasar tertentu, perubahan anggaran dasar lainnya tidak memerlukan persetujuan dari Menteri”

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) memerlukan suatu dokumen yang membuktikan telah resmi secara hukum. Dokumen itu dapat berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan pendirian PT.

PT dapat melakukan perubahan terhadap anggaran dasar. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Jika ingin melakukan Perubahan anggaran dasar, maka perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan pelaksanaan RUPS.

Baca juga: Apa yang Harus Ada dan Tidak Boleh Ada Di Anggaran Dasar?

Nah perlu diketahui, perubahan anggaran dasar tertentu yang wajib mendapat persetujuan dari Menteri merujuk Pasal 21 ayat (2) UUPT, adalah sebagai berikut:

  1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  4. Besarnya modal dasar
  5. Pengurangan modal
  6. Ditempatkan dan disetor
  7. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Dikarenakan perubahan anggaran dasar tertentu tersebut perlu persetujuan dari Menteri, maka harus mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Terkait permohonan perubahan anggaran dasar yang diajukan, Menteri dapat menolak permohonan jika:

  1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar
  2. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
  3. Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Selain perubahan anggaran dasar disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar lainnya tidak memerlukan persetujuan dari Menteri. Perubahaan anggaran dasar lainnya hanya perlu diberitahukan kepada Menteri. Setiap perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dan menggunakan Bahasa Indonesia. 

Pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar kepada menteri paling lambat diajukan 30 hari, dihitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Jika lebih dari 30 hari, maka pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Keberlakuan perubahan anggaran dasar sendiri memiliki perbedaan antara perubahan anggaran dasar tertentu dan perubahan anggaran dasar lainnya. Perubahaan anggaran dasar tertentu baru berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan Menteri. Sedangkan perubahan anggaran dasar lainnya berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Perusahaan Anda ingin melakukan perubahan anggaran dasar? Kami siap membantu mengurus perubahan anggaran dasar Anda. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Baca juga:  Baca Ini Dulu Sebelum Mengubah Anggaran Dasar PT

BAGIKAN:

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Ingat! Apartemen Tidak Dapat Dijadikan Domisili PT
Ingat! Apartemen Tidak Dapat Dijadikan Domisili PT
OSS-Kekurangan-dan-Solusi
OSS: Kekurangan dan Solusi
Kantor Masa Kini (Virtual Office) dan Masa Lalu, Apa Bedanya?
Kantor Virtual (Virtual Office) Dengan Kantor Konvensional, Apa Perbedaanya?
Konsekuensi-Jika-Perusahaan-Tidak-Memiliki-Nomor-Induk-Berusaha-(NIB)
Konsekuensi Jika Perusahaan Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT
Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT

PENDAFTARAN MERK

Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan
Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus
pajar
Ini Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek Bagi PT
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM Ini Penjelasannya
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM? Ini Penjelasannya!
advertising-brand-branding-1449081
Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku

VIDEO ARTIKEL