Tidak Semua Perubahan Anggaran Dasar Harus Mendapat Persetujuan Menteri

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Tidak Semua Perubahan Anggaran Dasar Harus Mendapat Persetujuan Menteri

“Selain perubahan terhadap anggaran dasar tertentu, perubahan anggaran dasar lainnya tidak memerlukan persetujuan dari Menteri”

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) memerlukan suatu dokumen yang membuktikan telah resmi secara hukum. Dokumen itu dapat berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan pendirian PT.

PT dapat melakukan perubahan terhadap anggaran dasar. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Jika ingin melakukan Perubahan anggaran dasar, maka perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan pelaksanaan RUPS.

Baca juga: Apa yang Harus Ada dan Tidak Boleh Ada Di Anggaran Dasar?

Nah perlu diketahui, perubahan anggaran dasar tertentu yang wajib mendapat persetujuan dari Menteri merujuk Pasal 21 ayat (2) UUPT, adalah sebagai berikut:

  1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  4. Besarnya modal dasar
  5. Pengurangan modal
  6. Ditempatkan dan disetor
  7. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Dikarenakan perubahan anggaran dasar tertentu tersebut perlu persetujuan dari Menteri, maka harus mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Terkait permohonan perubahan anggaran dasar yang diajukan, Menteri dapat menolak permohonan jika:

  1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar
  2. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
  3. Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Selain perubahan anggaran dasar disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar lainnya tidak memerlukan persetujuan dari Menteri. Perubahaan anggaran dasar lainnya hanya perlu diberitahukan kepada Menteri. Setiap perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dan menggunakan Bahasa Indonesia. 

Pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar kepada menteri paling lambat diajukan 30 hari, dihitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Jika lebih dari 30 hari, maka pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Keberlakuan perubahan anggaran dasar sendiri memiliki perbedaan antara perubahan anggaran dasar tertentu dan perubahan anggaran dasar lainnya. Perubahaan anggaran dasar tertentu baru berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan Menteri. Sedangkan perubahan anggaran dasar lainnya berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Perusahaan Anda ingin melakukan perubahan anggaran dasar? Kami siap membantu mengurus perubahan anggaran dasar Anda. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Baca juga:  Baca Ini Sebelum Melakukan Perubahan Modal PT
Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

RAT Koperasi Terkendala COVID-19
Ini Solusinya Jika Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Terkendala COVID-19
Screenshot_15
Pangkas Perizinan, SKDP di DKI Jakarta Dihapuskan | SEMENIT JADI TAU#45
Jangan Sampai Kegiatan Perusahaan Tidak Sesuai KBLI
Jangan Sampai Kegiatan Perusahaan Tidak Sesuai KBLI
Prosedur Perizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
Prosedur Perizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
nik-shuliahin-C2CYPENZ7LA-unsplash
Prosedur dan Proses Legalisasi Dokumen PT Untuk Dibawa ke Luar Negeri

PENDAFTARAN MERK

Kriteria Merek Terkenal
Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal
Hak Prioritas Bagi Pendaftar Merek
Hak Prioritas Pendaftaran Merek
david-lezcano-734547-unsplash
Jangan Tertukar! Ini Perbedaan Merek dan Paten
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek
Jangka Waktu Perlindungan Merek Dan Cara Perpanjangannya
Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Cara Perpanjangan Merek

LEGAL STORY

oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku

VIDEO ARTIKEL