Awas Izin Terblokir? Tips Penyesuaian KBLI 2025 yang Tepat!

Daftar Isi

“Pahami langkah tips penyesuaian KBLI 2025, mulai dari identifikasi KBLI perusahaan hingga mekanisme konversi di OSS. Simak tips agar proses perizinan berjalan lancar.”

Sejak diberlakukannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (Perka BPS 7/2025), pelaku usaha perlu menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya agar selaras dengan sistem perizinan yang berlaku.

Pembaruan KBLI dilakukan untuk mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis. Selain mengakomodasi munculnya jenis-jenis usaha baru, KBLI 2025 juga menyesuaikan dengan International Standard Industrial Classification (ISIC) Revision 5 yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bagi pelaku usaha, perubahan ini bukan sekadar pergantian kode usaha. Penyesuaian KBLI juga berpengaruh terhadap proses perizinan melalui OSS, pembaruan data perusahaan, hingga pengurusan izin usaha lanjutan.

Apabila tidak segera disesuaikan, perusahaan berpotensi mengalami kendala administrasi saat mengajukan perizinan, melakukan perubahan data, bahkan menghadapi temuan ketidakpatuhan dalam proses pengawasan.

Meski demikian, penyesuaian KBLI tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus memastikan bahwa kode KBLI yang dipilih benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan. Berikut adalah 3 tips penyesuaian KBLI 2025 yang wajib dipahami oleh direksi dan tim legal.

3 Tips penyesuaian KBLI 2025:

Langkah 1: Audit Kondisi Awal Legalitas Perusahaan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi awal perusahaan, khususnya mengetahui versi KBLI yang saat ini digunakan.

Apabila perusahaan masih menggunakan KBLI 2009 atau KBLI 2017, umumnya diperlukan penyesuaian data terlebih dahulu melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum sebelum proses perizinan dapat dilanjutkan di OSS. Sementara itu, bagi perusahaan yang sudah menggunakan KBLI 2020, fokus utamanya adalah melakukan konversi ke KBLI 2025.

Tahap identifikasi kondisi awal perusahaan ini sering kali diabaikan. Padahal, dari sinilah perusahaan dapat mengetahui apakah cukup melakukan konversi di OSS atau justru perlu melakukan perubahan Anggaran Dasar melalui RUPS dan akta notaris.

Pengecekan sejak awal juga penting untuk memastikan kesesuaian antara maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar dengan kegiatan usaha yang tercatat pada sistem OSS. Jika terdapat ketidaksesuaian, perusahaan dapat mengalami kendala, seperti NIB tidak dapat diterbitkan atau permohonan perizinan usaha ditolak.

Langkah 2: Pahami Mekanisme Konversi OSS (Otomatis vs Manual)

Setelah mengetahui posisi perusahaan, langkah berikutnya adalah memahami mekanisme konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025. Pada dasarnya, OSS menyediakan dua mekanisme konversi, yaitu konversi otomatis dan konversi manual.

Konversi otomatis berlaku apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode, sementara ruang lingkup kegiatan usahanya tetap sama. Dalam kondisi ini, sistem OSS akan melakukan pemetaan kode secara otomatis sehingga perusahaan pada umumnya tidak perlu mengubah Anggaran Dasar.

Sebaliknya, konversi manual dilakukan apabila satu kode KBLI lama dipecah menjadi beberapa kode baru atau ketika perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang lebih spesifik maupun melakukan ekspansi bisnis. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha perlu memilih sendiri kode KBLI 2025 yang paling sesuai melalui dashboard OSS.

Misalnya, pelaku usaha jasa intermediasi yang sebelumnya menggunakan KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial) harus melakukan penyesuaian KBLI secara manual. Hal ini dikarenakan sifat konversi KBLI 63122 adalah One-to-Many (satu kode lama dipecah menjadi banyak kode baru) sehingga sistem tidak bisa menebak otomatis model bisnis digital apa yang sebenarnya dijalankan.

Selain itu, perusahaan juga perlu mencermati apakah perubahan KBLI berdampak pada maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup kegiatan usaha yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar, maka perusahaan wajib melakukan perubahan akta sebelum melanjutkan proses penyesuaian perizinan.

Langkah 3: Tentukan Langkah Penyesuaian KBLI yang Tepat

Penyesuaian KBLI 2025 tidak hanya diperlukan oleh perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan yang telah beroperasi pun perlu memperhatikan penyesuaian KBLI, terutama apabila dalam waktu dekat akan melakukan perubahan data perusahaan, penambahan kegiatan usaha, perluasan bisnis, perpanjangan perizinan, maupun berbagai aksi korporasi lainnya.

Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan melalui OSS, perusahaan sebaiknya melakukan penelaahan terhadap KBLI yang digunakan. Langkah ini akan membantu menentukan apakah perusahaan cukup melakukan konversi di OSS, perlu memperbarui data melalui AHU, atau bahkan harus mengubah Anggaran Dasar terlebih dahulu.

Meski begitu, perlu dipahami bahwa tidak semua perusahaan memiliki langkah penyesuaian yang sama. Bahkan dalam satu grup usaha, bisa saja terdapat perusahaan yang hanya memerlukan konversi otomatis, sementara perusahaan lainnya harus melakukan perubahan akta karena kegiatan usahanya mengalami penyesuaian.

Dengan melakukan identifikasi sejak awal dan memahami mekanisme konversi yang berlaku, proses penyesuaian KBLI 2025 dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan meminimalkan kendala dalam pengurusan perizinan maupun kegiatan usaha di masa mendatang.

Setiap perusahaan dapat memiliki kebutuhan penyesuaian KBLI yang berbeda. Konsultasikan kebutuhan penyesuaian KBLI 2025 Anda bersama smartlegal.id agar prosesnya lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Dwiki Julio

Referensi:

https://www.linkedin.com/posts/lita-paromita-siregar-17227bb6_kbli-2025-dari-mana-memulai-proses-penyesuaian-share-7475046251529687041-t7H_/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAC4KOf4B7hV3t-PieY9OzXekJFdDbBOv3gw