7 Hal Yang Harus Diperhatikan “Mengubah” CV Ke PT

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

7 Hal Yang Harus Diperhatikan “Mengubah” CV Ke PT

“Kalau PT sudah berdiri, aset serta hak dan kewajiban CV dapat dialihkan ke PT tersebut. Lalu bagaimana status CV tersebut?”

Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan dua jenis badan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku usaha. Perbedaan yang paling terlihat dari kedua jenis badan usaha itu terletak dalam karakter pertanggung jawabannya. Dalam PT pertanggungjawaban pendiri/pemegang sahamnya adalah terbatas pada sebesar saham yang dimiliki. Sedangkan untuk CV pertanggungjawaban pendirinya tidak terbatas, maka pertanggungjawabannya sampai harta pribadi pendirinya.

Baca juga: Ini Perbedaan PT dan CV Yang Perlu Anda Ketahui

Dikarenakan PT dan CV merupakan dua entitas yang berbeda, maka mulai dari prosedur pendiriannya dan pelaksanaan menjalankan usahanya pun memiliki perbedaan. Bagi masyarakat CV banyak diminati pelaku usaha karena dalam pendiriannya CV tidak ada minimal modal disetor. Sedangkan untuk pendirian PT memerlukan adanya minimal modal disetor. 

Pelaku usaha demi memenuhi legalitas usahanya lebih memilih CV terlebih dahulu. Ketika usaha yang dijalankan tersebut telah berkembang menjadi lebih besar, membuat pengusaha berkeinginan untuk mengubah CV menjadi PT. Dikarenakan ada beberapa hal yang hanya dapat dilakukan oleh PT, seperti adanya alasan hukum ketentuan izin usaha. 

Baca juga: Ingin Mendaftarkan Pembubaran CV? Berikut Prosedurnya

Nah yang perlu diperhatikan, dalam hal melakukan perubahan dari CV ke PT bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam proses mengubah CV menjadi PT, sebagai berikut:

  1. Perlu Persetujuan Seluruh Sekutu
    Dalam CV dikenal adanya istilah sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu aktif dan sekutu pasif memiliki tugas masing-masing untuk mengembangkan CV. Sehingga pada saat CV ingin diubah menjadi PT, maka seluruh sekutu CV harus melakukan rapat terlebih dahulu. Jika seluruh sekutu telah sepakat untuk mengubah CV menjadi PT, selanjutnya hasil rapat yang telah ditulis dijadikan berita acara. Berita acara itu menyatakan persetujuan seluruh sekutu untuk mengubah CV menjadi PT.
  2. Menyelesaikan Semua Perikatan Yang Telah Dilakukan Oleh Sekutu CV Dengan Pihak Ketiga
    Sekutu CV harus menyelesaikan terlebih dahulu semua hak dan kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.  Karena jika hak dan kewajiban belum diselesaikan, maka sekutu CV tidak dapat melakukan pengakhiran CV.
  3. Revaluasi Aset dan Penyesuaian Anggaran Dasar
    Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa CV merupakan bukan badan hukum yang pertanggungjawaban pendirinya tidak terdapat pemisahan harta kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan melakukan revaluasi aset agar mengetahui kekayaan dari CV yang terpisah dari sekutunya. Revaluasi aset dilakukan dengan melakukan penilaian kembali aset milik CV. Sebaiknya penilaian revaluasi aset dilakukan oleh akuntan publik agar mendapatkan jumlah nilai aset CV secara tepat. Sehingga nantinya para sekutu dapat memutuskan aset tersebut akan dimasukan seluruhnya sebagai modal dasar PT dan besarnya saham masing-masing pemegang saham PT.
  4. Akta Pendirian PT
    Membuat akta pendirian PT dimana akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian PT (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)).
  5. Mengajukan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan HAM
    Setelah membuat akta pendirian, para sekutu yang menjadi pendiri PT bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 9 ayat (1) UU PT).
  6. Pengumuman Berita Negara
    Setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka PT telah memperoleh status badan hukumnya. Kemudian Meteri Hukum dan HAM akan melakukan pendaftaran PT tersebut dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (1) UU PT).
  7. Pengikutsertaan Perbuatan Hukum CV Ke PT
    Jika sekutu CV yang telah menjadi pendiri PT ingin mengikutsertakan perbuatan hukum CV sebelumnya ke dalam PT, maka harus dinyatakan secara tegas dalam RUPS pertama PT. Sehingga PT dapat menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban hukum yang dilakukan oleh para pendiri PT.
Baca juga:  Perbedaan CV dan PT | SEMENIT JADI TAU #32

Baca juga: Biaya, Syarat, & Prosedur Pendirian PT Terbaru

Hal tersebut merupakan yang harus diperhatikan ketika pelaku usaha ingin mengubah CV menjadi PT. Tentunya dalam mengurus perubahan CV menjadi PT tidaklah semudah mendirikan PT baru. Sehingga pelaku usaha yang baru akan mengurus pendirian badan usaha, sebaiknya memperhatikan rencana dari usaha yang dijalankan. Agar tidak mengalami kesulitan saat mulai berkembang besar.

Selanjutnya, harus dibuat keputusan terhadap status CV tersebut. Dengan adanya PT sebagai badan hukum yang baru, maka NPWP dan izin usaha dari CV masih berlaku. Opsinya adalah melakukan likuidasi terhadap CV tersebut atau melaporkan non aktif CV tersebut. 

Hal ini tentunya harus dipertimbangkan dengan baik karena akan berkaitan dengan kewajiban dari aspek hukum, pajak dan juga finansial bagi bisnis anda. 

Konsultasikan dengan kami untuk solusi menentukan pengubahan CV menjadi PT dan tindakan selanjutnya terhadap CV yang tidak lagi digunakan dengan menggunakan jasa pendirian PT Surabaya atau domisili lainnya. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author: Dwiki Julio Dharmawan 

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Awas! Direksi yang Berakhir Masa Jabatannya Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Awas! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Hati-Hati! Ada Sanksi Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Sertifikasi ISPO
Hati-Hati! Ada Sanksi Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Sertifikasi ISPO
Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha
Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha?
Beberapa Hal Yang Harus Dilakukan Setelah Melakukan Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi
Beberapa Hal Yang Harus Dilakukan Setelah Melakukan Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi
Tak Selamanya Tanggung Jawab Direksi Terbatas
Tak Selamanya Tanggung Jawab Direksi Terbatas

PENDAFTARAN MERK

Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?
pajar
Ini Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek Bagi PT
Merek-Dapat-Ditolak-atau-Tidak-Didaftarkan,-Ini-Alasannya
Merek Dapat Ditolak atau Tidak Didaftarkan, Ini Alasannya
Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan
Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM Ini Penjelasannya
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM? Ini Penjelasannya!

LEGAL STORY

Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara

VIDEO ARTIKEL