Ketahui Hak-Hak Pekerja PKWT dan PKWTT Sebelum Melakukan PHK

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Hak Pekerja

“Pengusaha patut mengetahui hak-hak pekerja yang terkena PHK, baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)”

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga kita, terlebih di masa pandemi ini. Pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).  Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengusahakan berbagai upaya terlebih dahulu (Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan)

Baca juga: Ingat! PHK Massal Harus Sesuai Ketentuan

Apabila berbagai upaya tidak membuahkan hasil dan sudah tidak bisa dihindari lagi, maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan. Namun, harus melalui perundingan, persetujuan dan/atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, pengusaha patut mengetahui hak-hak pekerja yang terkena PHK, baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila:

  1. pekerja meninggal dunia;
  2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Baca juga: Ini 2 Perundingan Perselisihan PHK Sebelum Ke Pengadilan

Bagi pekerja dengan perjanjian PKWT, jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan ataupun sebelum jangka waktu berakhir, pihak tersebut berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Ganti rugi tersebut dalam bentuk upah sebesar upah pekerja/buruh sesuai dengan batas terakhir jangka waktu yang telah ditentukan di dalam PKWT dan tidak berhak atas pesangon (Pasal 62 UU Ketenagakerjaan).

Sedangkan bagi  pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap (PKWTT), pengusaha berkewajiban untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (Pasal 156 dan 157 UU Ketenagakerjaan).

Apakah Anda akan melakukan PHK? Tetapi masih bingung dengan ketentuan yang berlaku? Atau ingin mengkonsultasikan masalah yang lain? Segera hubungi Smartlegal.id dengan menekan tombol di bawah ini.

Baca juga:  Pengusaha Perlu Tahu Kapan PKWT Berubah Menjadi PKWTT

Author: Angela Esterline Panjaitan

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

AWAS, Bisnis PERTAMINI Bisa Kena Sanksi Pidana!
AWAS, Bisnis PERTAMINI Bisa Kena Sanksi Pidana!
architecture-buildings-company-233698
Dua Perbedaan Anak Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan PT Biasa
Syarat dan Prosedur Pendirian Koperasi
Syarat dan Prosedur Pendirian Koperasi di Indonesia
Adakah Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama
Adakah Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama?
Pentingnya Mendirikan Badan Usaha bagi Anda yang Ingin Berbisnis
Pentingnya Mendirikan Badan Usaha bagi Anda yang Ingin Berbisnis

PENDAFTARAN MERK

Kriteria Merek Terkenal
Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal
Ini 4 Keuntungan Memiliki Merek Terkenal
Ini 4 Keuntungan Memiliki Merek Terkenal
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan
Hak Prioritas Bagi Pendaftar Merek
Hak Prioritas Pendaftaran Merek

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah

VIDEO ARTIKEL