Ini Akibatnya Bikin PT Cuma Untuk Vendor, Setelah Proyek Selesai Pajak Tidak Diurus

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Ini Akibatnya Bikin PT Cuma Untuk Vendor, Setelah Proyek Selesai Pajak Tidak Diurus

“Akibat bikin PT cuma untuk vendor, perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang harus dibayar.”

Pengusaha harus jeli melihat kesempatan bisnis atau peluang yang menjanjikan. Bahkan melakukan dan mencari jalan agar untung dengan cara apapun selama halal dan benar sudah menjadi karakter pengusaha. Terkadang ada pengusaha yang tidak memiliki perusahaan berbadan hukum PT. Bisnis yang dilakukan hanya perseorangan dengan mengajak beberapa kolega bisnisnya untuk meraup keuntungan bersama. Sebagai pilihan dan menyesuaikan tujuan bisnisnya tentu tidak jadi masalah dan sah-sah saja.

Sekian waktu bisnis berjalan, tiba-tiba ada penawaran proyek untuk pengadaan barang. Akan tetapi, biasanya pemerintah atau perusahaan besar cenderung menerima dan mau membuat kontrak dengan yang berbadan hukum saja. Karena usahanya tidak berbadan hukum, akhirnya pengusaha tersebut bersama kolega bisnisnya serius bikin PT. Kemudian mengurus izin usahanya demi memenuhi penawaran tersebut untuk menjadi vendor.

Baca juga : Karena 5 Hal ini Bisnis Anda Dikecualikan Dari Wajib Lapor Pajak

Karena PT tersebut didirikan untuk tujuan yang jangka pendek, setelah pengadaan barang selesai, bisnis menjadi vendor pun juga ingin selesai. Pengusaha merasa senang karena tujuannya memperoleh keuntungan bisnis dari perusahaan sudah didapatkan. Karena sudah mendapatkan keuntungan yang dicari, PT tersebut akhirnya ditinggal begitu saja.

Sudah setahun lebih PT berdiri, tiba-tiba datang Surat Tagihan Pajak. Ternyata penyebabnya karena pengusaha lupa melaporkan SPT Tahunan. Sehingga belum melunasi semua pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Bisa dibayangkan apabila pajak belum dibayar, sehingga menjadi pajak terhutang. Apalagi ada denda atau bunga yang bisa dikenakan kepada wajib pajak.

Sebagai contoh Pajak PPh 21 yang berkaitan dengan pajak yang dipotong langsung dari gaji karyawan. Karena lupa, bisa jadi tidak dipotong pajak ketika memberikan gaji kepada karyawan. Sehingga perusahaan dapat dibebankan pembayaran pajak tersebut atau Pajak PPh 22 apabila pengadaan barang tersebut juga berkaitan dengan impor. Belum lagi karena pengusaha sudah mengambil keuntungan perusahaan, menurut Pasal 17 Ayat (2c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan), pemegang saham harus bayar Pajak Dividen yang dikenakan 10%.

Baca juga : HATI-HATI! UMKM Tidak Taat Pajak, Maka Sanksi Pidana Menanti

Baca juga:  Menentukan Bentuk Badan Usaha yang Tepat Untuk Startup

Menurut Pasal 3 Ayat (3) Huruf c UU Pajak Penghasilan, pelaporan SPT Tahunan harus dilakukan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak atau dengan kata lain maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Jika dilihat dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang harus dibayar. Kemudian, dijelaskan dalam Pasal 38 UU KUP, apabila tidak melaporkan SPT setelah yang pertama kali, maka dapat dikenakan denda minimal 1 (satu) kali atau maksimal 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Selain itu, pelaku usaha dapat dijerat sanksi pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau maksimal 1 (satu) tahun.

Bikin PT jangan Hit & Run atau hanya bertujuan untuk vendor. Jangan sampai setelah proyek selesai PT ditinggal begitu saja. Akibat lupa pajak, jadi berpotensi kena denda dan pidana. Ingin konsultasi lebih lanjut mengenai hukum bisnis? Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author: Bagus Zuntoro Putro

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

6 Hal Ini! Yang Harus Dipersiapkan Untuk Mendirikan PT Di Tangerang
6 Hal Ini! Yang Harus Dipersiapkan Untuk Mendirikan PT Di Tangerang
Direktur menggunakan harta perusahaan
Ini Akibatnya Direktur Menggunakan Harta Perusahaan Untuk Kepentingan Pribadi
pemegang saham tanpa hak suara
Ternyata Tidak Semua Pemegang Saham Punya Hak Suara Dalam RUPS
Konsekuensi-Jika-Perusahaan-Tidak-Memiliki-Nomor-Induk-Berusaha-(NIB)
Konsekuensi Jika Perusahaan Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
Mau-Pakai-Layanan-Virtual-Office-Kenali-Dulu-Fasilitas-yang-Ditawarkan
Mau Pakai Layanan Virtual Office? Kenali Dulu Fasilitas yang Ditawarkan

PENDAFTARAN MERK

Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia.
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia
INI YANG BISA ANDA LAKUKAN JIKA PENDAFTARAN MEREK DITOLAK
Ini yang Bisa Anda Lakukan Jika Pendaftaran Merek Anda Ditolak
Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Merek Tidak Ditolak
7 Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Merek Tidak Ditolak Karena Dinilai Sama Dengan Merek Terdaftar
Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?
Ternyata Permohonan Keberatan Merek Dapat Diajukan Oleh Semua Orang!
Ternyata Permohonan Keberatan Merek Dapat Diajukan Oleh Semua Orang!

LEGAL STORY

Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara

VIDEO ARTIKEL